Upaya pengelolaan sampah dilakukan dengan mendorong kepala daerah membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha untuk mewujudkan kota berkelanjutan melalui program Adipura.
PERMASALAHAN sampah memang sangat erat dengan pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Pada tahun 2017 misalnya, jumlah penduduk Indonesia merangkak 261,89 juta jiwa, meningkat dibanding tahun 2000 yang sebesar 206,26 juta jiwa.
Tren pertumbuhan ekonomi juga terus mengalami peningkatan, dengan kontribusi terbesar dari sektor manufaktur. Produk Domestik Bruto yang dihasilkan dari sektor ini sebesar Rp2.739,4 triliun di 2017, meningkat dari tahun 2000 yang hanya sebesar Rp385,5 triliun.
Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perindustrian tahun 2016, jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai 65,2 juta ton per tahun.
Sejalan dengan itu, permasalahan lingkungan dan kesehatan akibat sampah tentu bertambah. Kualitas air sungai di Indonesia umumnya berada pada status tercemar berat.
Tahun 2018 misalnya, 25,1 persen desa mengalami pencemaran air dan sekitar 2,7 persen desa tercemar tanahnya. Sampah juga berkontribusi terhadap kejadian banjir yang terus meningkat setiap tahunnya.
Data tahun 2016 dan 2017 sebanyak 1.805 banjir terjadi di Indonesia serta menimbulkan 433 korban jiwa. Timbunan sampah tentu berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah penanganan.
Penanganan sampah ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan 12.5, bahwa pada tahun 2030 setiap negara secara substansial mengurangi produksi limbah sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali, untuk dapat menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
Regulasi dalam menangani permasalahan limbah sampah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan turunannya, serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 juga, pemerintah menargetkan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30 persen, dan penanganannya mencapai 70 persen sampai 2025.
Upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya dengan mengalokasikan anggaran perlindungan lingkungan pada APBN dan APBD. Karena penanganan limbah sampah perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai. KLHK menyatakan sudah terdapat peningkatan jumlah bank sampah yang signifikan dari 1.172 unit menjadi 7.488 unit dalam empat tahun terakhir ini.
Berdasarkan catatan, peningkatan itu karena keterlibatan publik dalam upaya pengelolaan sampah, khususnya lewat program bank sampah semakin besar. “Masyarakat perlu paham dan turut bertanggung jawab atas pengelolaan sampahnya, terutama karena masyarakat berperan besar dalam upaya pengurangan sampah dari sumbernya,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati ketika dihubungi belum lama ini.
Menurut dia, ada tiga magnitude persoalan, yakni persoalan dari hulu sampai hilir. Tiga stakeholder besar yang ikut mengelola masalah sampah. Pertama produsen. Di mana termasuk di antaranya kafe yang dari produknya atau packaging menghasilkan sampah.
Kemudian konsumen, yaitu publik yang menggunakan plastik. Ada produk yang dipakai konsumen lalu jadi sampah. Selanjutnya dari sektor hilir yakni, ada pemerintah daerah (pemda), yang selama ini ada dinas kebersihan.
Karena pengelolaan sampah sebenarnya ada di sistem kota yakni, pemerintahan kota dan kabupaten. Menurutnya, persoalan sampah sudah menjadi ketakutan dunia termasuk Indonesia. Sehingga sangat butuh penanganan sangat serius. “Seperti cerita perubahan iklim juga, persoalan sampah ini menjadi isu global. Dan ini enggak bisa dilawan. Ini jadi ketakutan global,” kata dia.
Dia melihat ada masalah di tiga stakeholder itu, sehingga masalah sampah tidak tertangani dengan serius. Saat ini, menurutnya, adalah kapasitas pelayanan pemda itu masih jauh.
Menurut dia, hampir seluruh sistem di negara ini, dalam pengelolaan sampah masih menggunakan sistem landfill atau tempat pembuangan akhir atau TPA. Bila dilihat, kata dia, dari 380 TPA di seluruh Indonesia, masih menggunakan data Adipura.
Menurutnya, kurang lebih cuma 44 persen yang tidak open dumping atau yang dilakukan secara benar. Sedangkan hampir 56 persen dilakukan tidak benar. “Jadi cuma sediakan tempat, dibuang begitu saja,” ujar dia.
Seharunya, kata dia, begitu sampah dibuang harus di landcovering dibuat sel-selnya, sehingga tidak jadi persoalan faktor penyakit. Menurut dia, berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lebih jelek lagi. “Itu Kondisi TPA di seluruh Indonesia,” kata dia.
Untuk mengatasi masalah itu, masyarakat harus diberikan edukasi soal pengurangan sampah plastik. Misal salah satu kasus di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sudah diberikan edukasi, sehingga mereka tidak sekonyong-konyong melakukan demonstrasi. “Jadi kita lihat masyarakatnya sudah siap yang penting pemerintah arahkan dengan aturan,” kata dia.
Meski demikian, belakangan ini kesadaran masyarakat soal sampah terlihat sudah tinggi. Begitu aturan dikeluarkan, mereka menerimanya. Contoh di Bali, kata dia, ada tiga sampah plastik diatur, plastic bag, sedotan dan styrofoam tidak disediakan lagi dan masyarakatnya melakukan itu dengan senang hari. “Ini artinya tinggal aturan diterapkan, karena kesadaran itu sudah ada,” kata dia.
“Jadi kita lihat masyarakatnya sudah siap yang penting pemerintah arahkan dengan aturan,” kata dia.
Meski demikian, belakangan ini kesadaran masyarakat soal sampah terlihat sudah tinggi. Begitu aturan dikeluarkan, mereka menerimanya. Contoh di Bali, kata dia, ada tiga sampah plastik diatur, plastic bag, sedotan dan styrofoam tidak disediakan lagi dan masyarakatnya melakukan itu dengan senang hari. “Ini artinya tinggal aturan diterapkan, karena kesadaran itu sudah ada,” kata dia.
Upaya pengelolaan sampah juga dilakukan dengan mendorong kepala daerah membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha untuk mewujudkan kota berkelanjutan melalui program Adipura.
Periode 2016-2017, jumlah kabupaten/kota dengan TPA bukan open dumping mencapai 188 dari 355 yang dipantau. Menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan perlu dilakukan oleh semua kalangan, pemerintah, swasta dan terutama masyarakat sebagai penyumbang dan penerima ekses negatif pencemaran.
Untuk itu masyarakat harus mengambil peran dalam pengurangan dan penanganan sampah. Tapi sayangnya pada hasil Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial 2017, menunjukkan hanya 8,7 persen rumah tangga selalu membawa tas belanja sendiri untuk mengurangi sampah.
Padahal rumah tangga yang melakukan kegiatan daur ulang hanya 1,2 persen, sementara 66,8 persen rumah tangga masih membakar sampah untuk penanganan sampahnya.
Padahal, menurut hasil studi yang dilakukan American Chemistry Council (ACC), mengganti plastik dengan bahan alternatif dalam kemasan akan menyebabkan peningkatan penggunaan energi, konsumsi air dan limbah padat serta meningkatkan emisi gas rumah kaca, pengemasan, eutrofika dan penipisan ozon.
Terlebih, berdasarkan hasil penelitian bila produksi, penggunaan dan pembuangan kemasan plastik dibanding produk alternatif, maka enam wilayah di Amerika Serikat bisa menghemat energi, menghemat bahan bakar 18 juta kendaraan penumpang, menghemat air yang cukup untuk mengisi 461 ribu kolam renang olimpiade, dan mengurangi limbah setara dengan bobot 290 ribu pesawat Boeing 747.
“Temuan itu menantang kesalahan persepsi umum di sekitar plastik dan menggarisbawahi bahwa plastik tergolong bahan efisien serbaguna yang membantu menyelesaikan beberapa tantangan lingkungan terbesar kita. Namun, kami tidak dapat mewujudkan manfaat penuhnya jika kami tidak berupaya mencapai solusi akhir kehidupan yang lebih baik,” kata wakil presiden divisi plastik American Chemistry Council Steve Russell seperti yang dikutip.
Karena itu, ACC dan produsen resin Amerika Utara memiliki tujuan yakni, 100 persen kemasan plastik akan didaur ulang, atau dipulihkan pada 2040. Memenuhi tujuan ini dan menghilangkan limbah plastik di lautan, mereka juga akan semakin meningkatkan kualitas lingkungan dari kemasan plastik. “Kita semua menginginkan dunia tanpa polusi plastik, tetapi kita tidak ingin dunia tanpa plastik,” ujar dia.
Ada 925 perusahaan plastik yang menghasilkan 4,68 juta ton bermacam produk plastik dengan menyerap 37.327 tenaga kerja.
Data Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
Kementerian Perindustrian RI 2018.
Mengacu pada studi yang dilakukan ACC, plastik sebagai materi dasar dari alat-alat keseharian manusia masih belum dapat tergantikan. Di sisi lain, seiring dengan pertumbuhan penduduk, industri petrokimia sebagai penghasil bahan baku plastik akan terus berkembang karena kebutuhan masyarakat yang tinggi.
Data Kementerian Perindustrian RI menunjukkan, ada Maret 2015 menyebutkan industri petrokimia menjadi tolak ukur bagi negara dan tulang punggung bagi sebagian besar sektor industri di dunia.
Menurut penyedia informasi global IHS Markit, permintaan polietilena sebagai termoplastik melonjak dua kali lipat dari 50 juta metrik ton pada 1999 menjadi 100 juta metrik ton pada tahun lalu.
Itu artinya perlu penanganan serius dari pemerintah. Karena industri kemasan plastik juga penting dalam rantai pasok untuk sektor strategis lain, seperti industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik dan elektronik.
Data Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kemenperin mencatat jumlah industri plastik hingga saat ini mencapai 925 perusahaan, yang memproduksi berbagai macam produk plastik. Sektor ini menyerap total 37.327 orang dan memiliki total produksi sebesar 4,68 juta ton.
