JAKARTA, Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Hakim Agung serta calon Hakim Agung Ad Hoc HAM telah rampung. Anggota Komisi III DPR RI, Lola Nelria Oktavia, menyampaikan harapannya agar para hakim agung yang terpilih mampu menjaga amanah dengan penuh integritas dalam menjalankan tugas di Mahkamah Agung.
“Semoga amanah besar yang telah dipercayakan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan keberanian dalam menegakkan hukum,” ujar Lola usai rangkaian fit and proper test di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Menurut legislator Fraksi Partai NasDem ini, hakim agung yang baru akan menjadi pilar penting dalam menghadirkan putusan-putusan yang tidak hanya berlandaskan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi rasa keadilan dan nilai kemanusiaan.
“Karena di pundak merekalah kepercayaan rakyat dititipkan untuk menjadikan Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dalam mencari keadilan,” tegas Wakil Bendahara Umum DPP Partai NasDem.
Lola menambahkan, DPR melalui Komisi III akan tetap memberikan dukungan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar lembaga peradilan semakin kuat, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. “Saya mengucapkan selamat kepada para calon yang telah berhasil melalui proses panjang ini,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat XI itu.
Dalam proses uji kelayakan, Lola sempat menyoroti isu kebijakan lingkungan yang berdampak pada ekonomi nasional. Ia meminta pandangan calon Hakim Agung Diana Malemita Ginting terkait penerapan pajak karbon. Menurut Lola, penerapan kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan daya saing industri.
“Mengingat ada tantangan pelemahan ekonomi dan dampaknya pada masyarakat miskin dan rentan, bagaimana Anda sebagai calon hakim berkontribusi dalam menyusun kebijakan insentif dan tarif pajak karbon yang mendorong pelaku industri mengurangi emisi, tapi tetap menjaga daya saing dan memastikan keadilan sosial,” tanya Lola dalam uji kelayakan, Rabu (10/9/2025).
Komisi III DPR akhirnya menyetujui sembilan hakim agung dan satu hakim agung ad hoc HAM. Mereka adalah Heru Pramono (Kamar Perdata), Budi Nugroho (Kamar TUN khusus pajak), Hari Sugiharton (Kamar TUN), Agustinus Purnomo Hadi (Kamar Militer), Diana Malemita Ginting (Kamar TUN khusus pajak), Lailatul Arofah (Kamar Agama), Muhayah (Kamar Agama), Ennid Hasanuddin (Kamar Perdata), Suradi (Kamar Pidana), serta Puguh Haryogi (Hakim Ad Hoc HAM).
