JAKARTA, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyalurkan dana sebesar Rp 138,8 triliun untuk pengadaan lahan pada 129 Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak didirikan pada 2015 hingga 31 Desember 2024. Dana ini digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur penting di Indonesia.
Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi, menyampaikan bahwa pengadaan lahan untuk PSN telah menjadi fokus utama lembaga ini. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (17/2/2025), Basuki merinci alokasi dana yang telah diberikan untuk berbagai sektor infrastruktur.
Basuki menjelaskan bahwa sebagian besar alokasi dana LMAN digunakan untuk pengadaan lahan pada proyek jalan tol, yang merupakan sektor dengan realisasi pendanaan tertinggi. Dari total alokasi Rp 135 triliun untuk 55 proyek tol, realisasi pengadaan lahan sudah mencapai Rp 115 triliun. Pada tahun 2024, LMAN mengalokasikan Rp 11,2 triliun untuk pengadaan lahan proyek tol.
Selain tol, LMAN juga mendanai pengadaan lahan untuk proyek bendungan, irigasi, jalur kereta api, dan sejumlah infrastruktur lainnya. Untuk 40 bendungan, alokasi dana mencapai Rp 18,4 triliun dengan realisasi sebesar Rp 14,8 triliun, sementara untuk proyek irigasi, dana yang dialokasikan mencapai Rp 642 miliar dengan realisasi Rp 20 miliar pada 2024.
Pengadaan lahan untuk jalur kereta api mencatatkan realisasi total Rp 5 triliun, dengan Rp 75 miliar dialokasikan pada 2024. Sementara itu, proyek pelabuhan dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) masing-masing menerima dana Rp 800 miliar dan Rp 85 triliun.
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) juga mendapatkan perhatian dengan alokasi dana sebesar Rp 5,9 triliun. Hingga akhir tahun 2024, LMAN telah merealisasikan Rp 3,5 triliun untuk pengadaan lahan IKN, dengan alokasi Rp 2,1 triliun pada 2024.
Basuki menambahkan, dari tahun ke tahun, pendanaan pengadaan lahan lebih banyak menggunakan skema pembayaran langsung. Pada 2024, sekitar 96% dari dana yang digunakan untuk pengadaan lahan, atau sebesar Rp 10,6 triliun, menggunakan skema pembayaran langsung, sementara sisanya 4% menggunakan dana talangan kepada badan usaha.
