Legislator NasDem Kritik Rencana Menhut Soal Penyediaan Lahan 20 Juta Hektar

Ilustrasi, ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/hp. (ANTARA FOTO/WAHDI SEPTIAWAN)

JAKARTA, Rencana Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk menyediakan 20 juta hektar lahan demi ketahanan pangan dan energi mendapat kritik tajam dari Arif Rahman, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem. Arif mengingatkan bahwa rencana tersebut berpotensi membawa dampak negatif jika tidak dirancang dengan matang.

“Kami mendukung penuh Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto, karena niatnya sangat mulia. Namun, perencanaan yang buruk justru bisa mengarah pada bencana ekologis,” ujar Arif dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2025).

Read More

Risiko Deforestasi dan Komitmen Internasional

Arif menyoroti pentingnya menjaga komitmen Indonesia dalam pelestarian lingkungan. Ia merujuk pada beberapa lawatan Presiden Prabowo, seperti pertemuannya dengan Raja Charles di Inggris dan diskusi dalam Forum G20 di Brasil, yang menegaskan pentingnya peran Indonesia sebagai paru-paru dunia.

“Hutan Indonesia telah berkontribusi selama bertahun-tahun untuk mendinginkan dunia. Indonesia dianggap sebagai paru-paru dunia,” ungkap Presiden Prabowo dalam KTT G20 di Brasil pada 19 November 2024.

Menurut Arif, rencana penggunaan cadangan hutan untuk membuka lahan baru bertentangan dengan komitmen yang telah disampaikan Presiden. Ia menilai langkah tersebut dapat memperburuk deforestasi yang sudah terjadi.

Data Kehilangan Hutan

Berdasarkan data Global Forest Watch, Indonesia telah kehilangan lebih dari 85 persen tutupan hutan sejak 2001, dengan provinsi seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah menjadi penyumbang deforestasi terbesar. Jika rencana penyediaan 20 juta hektar lahan ini dilaksanakan, dampaknya akan semakin memperburuk situasi.

“Empat wilayah tersebut menyumbang kehilangan hutan hingga 15,77 juta hektar. Jika cadangan hutan dijadikan solusi, maka ini jelas langkah yang tidak bijak,” tegas Arif.

Saran Pemanfaatan Lahan yang Ada

Arif menyarankan agar Menteri Kehutanan lebih memprioritaskan pemanfaatan lahan-lahan yang tidak terurus daripada membuka lahan baru. Menurutnya, solusi ini lebih sejalan dengan komitmen lingkungan yang telah disampaikan Presiden Prabowo di forum internasional.

“Buka lahan baru itu hal mudah, tapi bagaimana memanfaatkan lahan yang sudah ada adalah langkah yang lebih bijak tanpa mengorbankan cadangan hutan kita,” katanya.

Kritik terhadap Menteri Kehutanan

Arif juga mengingatkan Menhut Raja Juli Antoni agar tidak gegabah dalam mengumumkan rencana kerja yang dapat memicu kontroversi. Ia menegaskan bahwa semua program harus sejalan dengan visi Asta Cita Presiden.

“Jangan sampai niat baik Presiden diterjemahkan secara instan tanpa kajian mendalam, karena jika salah urus, ini bisa menjadi bencana bagi bangsa kita,” pungkasnya.

Related posts

Leave a Reply