BANDUNG, Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amalia, menegaskan komitmen pemerintah dan DPR untuk menjaga mutu pendidikan nasional harus diiringi dengan pengawasan ketat terhadap implementasi efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan dalam responsnya terkait alokasi dana pendidikan.
Menurut Ledia, program strategis seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tidak boleh dikorbankan meski dalam situasi efisiensi.
“Anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti PIP dan BOS, harus dipertahankan. Saat ini, alokasi BOS SD hanya Rp900.000 per siswa per tahun, padahal kebutuhan riil mencapai Rp3,4 juta. Ini gap yang serius dan harus jadi perhatian pemerintah,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (15/2/2025).
Legislator dari PKS ini menambahkan, meski Inpres Nomor 1/2025 melindungi program tersebut dari pemotongan, peningkatan nominal dana BOS perlu diupayakan untuk menutupi kesenjangan.
“Efisiensi jangan sampai membuat kita stagnan. Jika ada ruang anggaran, BOS harus diprioritaskan untuk dinaikkan,” tegas Ledia.
Ia juga menyoroti pengalihan anggaran Rp17,4 triliun dari Kementerian PU ke Kemendikbudristek untuk merehabilitasi 90.000 sekolah hingga 2025.
Meski langkah ini diapresiasi, Ledia mengingatkan bahwa total ruang kelas rusak di Indonesia masih mencapai 1,3 juta unit.
“Rehabilitasi 90.000 sekolah hanya sebagian kecil dari kebutuhan. Pemerintah daerah dan BUMN harus dilibatkan melalui CSR untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, khususnya di daerah 3T,” pungkasnya.
