JAKARTA, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong percepatan reformasi sistem perizinan investasi guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik investor, khususnya di tengah tekanan yang dihadapi sektor industri manufaktur nasional.
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/7/2025), politisi yang akrab disapa Nunik tersebut menekankan bahwa hambatan perizinan masih menjadi salah satu isu krusial yang berpotensi menghambat masuknya investasi besar ke dalam negeri.
“Kendala perizinan investasi seringkali masih kita dengar, terlebih di tengah situasi beratnya industri manufaktur. Jangan sampai perizinan menjadi hambatan di tengah terbukanya peluang investasi,” kata Chusnunia.
Komisi VII DPR RI, lanjut Nunik, telah lama menyuarakan pentingnya reformasi sistem perizinan, baik di level kementerian maupun pemerintah daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung terciptanya ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Birokrasi yang berbelit, kurang transparan, hingga biaya administratif tinggi masih sering dikeluhkan pelaku usaha. Ini harus segera dibenahi agar tidak menghambat investor,” ujarnya.
Ia berharap, melalui reformasi perizinan, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi berkualitas yang mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Chusnunia juga menyoroti kondisi industri manufaktur yang sedang mengalami kontraksi. Ia merujuk data yang menunjukkan penurunan Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia yang berlanjut hingga Juni 2025.
“PMI yang terus menurun menjadi sinyal penting bahwa industri kita sedang tidak baik-baik saja. Ini butuh perhatian dan langkah strategis bersama,” jelasnya.
Menurut Nunik, pelaku industri manufaktur mengharapkan dukungan kebijakan yang tidak hanya mempermudah perizinan, tetapi juga melindungi pasar domestik dari serbuan barang impor murah yang dinilai merugikan produk dalam negeri.
“Kita tidak bisa membiarkan pasar dalam negeri dibanjiri barang impor murah. Ini mempersempit ruang gerak produk lokal dan bisa memukul industri kita,” tegasnya.
Sebagai bagian dari Komisi VII DPR RI, Nunik menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal upaya perbaikan iklim investasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor, evaluasi kebijakan, serta dorongan terhadap penguatan industri strategis, termasuk ekonomi kreatif.
“Kami ingin investasi besar masuk ke Indonesia, tapi juga harus membawa manfaat nyata, termasuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas industri dalam negeri,” pungkasnya.
