BOGOR, Anggota Komisi IX DPR RI, Ravindra Airlangga, mendorong adanya sinkronisasi antara kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan dunia industri. Langkah ini dinilai penting untuk menekan angka pengangguran terbuka yang tinggi di kalangan lulusan pendidikan vokasi.
Dalam keterangannya di Bogor pada Senin (28/7), Ravindra mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pekan lalu, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK mencapai 9,01 persen, tertinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya.
“Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan SMK dan permintaan industri. Padahal, lulusan vokasi seharusnya adalah yang paling siap kerja,” tegas Ravindra.
Ia menekankan pentingnya perencanaan penempatan kerja sejak awal dan penyusunan program pelatihan yang berbasis pada kebutuhan industri. Menurutnya, pengelolaan SMK semestinya berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, bukan semata pencapaian akademik.
Ia juga menyoroti keberhasilan model pendidikan vokasi di Jerman. Berdasarkan data GOVET (German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training), sebanyak 95,3 persen lulusan vokasi di Jerman berhasil langsung masuk ke dunia kerja.
“Kita bisa belajar dari negara-negara maju. Jerman sukses karena adanya keterlibatan aktif industri dalam proses pendidikan vokasi,” tambahnya.
Untuk itu, Ravindra mendorong pemerintah agar menjadikan tingkat penyerapan kerja sebagai indikator utama keberhasilan SMK. Usulan ini disambut baik oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang menyatakan siap memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pembenahan sistem pendidikan vokasi nasional.
Selain itu, Ravindra memberikan apresiasi terhadap kehadiran pelatihan digital non-formal seperti Apple Developer Academy, yang menawarkan pelatihan selama 10 bulan dalam bidang pengembangan web dan desain UI/UX, dengan tingkat penyerapan kerja hingga 80 persen.
Ravindra juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah Kementerian Ketenagakerjaan dalam memperluas akses pelatihan kerja melalui revitalisasi Balai Besar Latihan Kerja (BBLK) dan penguatan kapasitas instruktur.
“Komitmen Kemenaker dalam pemerataan pelatihan dan percepatan sertifikasi sangat penting. Ini adalah bentuk investasi jangka panjang dalam penguatan SDM nasional,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor), Ravindra menegaskan bahwa dukungan anggaran dan sinergi lintas kementerian merupakan kunci agar pendidikan vokasi mampu menjangkau lebih banyak masyarakat serta selaras dengan kebutuhan industri.
