JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terpaksa menangguhkan sejumlah proyek infrastruktur akibat pemangkasan anggaran pada tahun 2025. Setelah efisiensi anggaran, Kementerian PU hanya menerima dana sebesar Rp 29,57 triliun, jauh berkurang dibandingkan anggaran sebelumnya yang mencapai Rp 110,95 triliun.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa kementeriannya terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun atau sekitar 80% dari pagu anggaran awal. Efisiensi ini berdampak langsung pada pencapaian target-target output prioritas, termasuk di sektor sumber daya air (SDA) dan infrastruktur lainnya.
Di sektor SDA, alokasi anggaran dipangkas sebesar Rp 27,72 triliun. Sejumlah proyek besar, seperti pembangunan 14 unit bendungan, terpaksa ditunda. “Dilakukan efisiensi pada kegiatan-kegiatan membangun 14 unit bangunan, satu bangunan pengarah (bendungan) Rukoh, serta revitalisasi danau dan situ,” ujar Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Selain itu, efisiensi juga dilakukan pada pembangunan jaringan irigasi, pengendalian banjir, pengamanan pantai, serta pengendalian lahar dan sedimen. Untuk bidang Bina Marga, pemangkasan anggaran mencapai Rp 24,83 triliun, yang mempengaruhi pembangunan jalan sepanjang 57 km, peningkatan kapasitas 1.102 km jalan, dan pembangunan serta duplikasi jembatan sepanjang 5.841 meter.
Di sektor Cipta Karya, pemangkasan anggaran sebesar Rp 7,75 triliun berdampak pada berbagai proyek, termasuk pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan infrastruktur berbasis masyarakat (IBM). Begitu juga dengan proyek di bidang Prasarana Strategis yang mengalami efisiensi sebesar Rp 20,69 triliun, termasuk rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan serta pasar dan prasarana olahraga.
Dody menambahkan, meskipun efisiensi ini menjadi tantangan besar, pihaknya tetap berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan yang masih memungkinkan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) serta pembiayaan infrastruktur.
