JAKARTA, Melalui wadah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menginisiasi pengembangan kawasan perekonomian masyarakat di Jawa Bagian Selatan atau JBS. Hal ini dilatarbelakangi oleh hasil kajian Direktorat Penatagunaan Tanah. “Buku ini berjudul Penyusunan Ketersediaan Tanah Sektoral dan Pengembangan Komoditas Unggulan Jawa Bagian Selatan dan data-data dalam buku ini sangat berguna untuk mengembangkan potensi ekonomi di Jawa bagian selatan,” kata Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, saat membuka rapat konsolidasi di Sekretariat GTRA Pusat, Jakarta, Senin (13/07/2020).
Menurut Wamen ATR/Waka BPN, kondisi terkini yang terjadi adalah wilayah Jawa bagian selatan masih tertinggal Jawa bagian utara, terkait infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, demografi serta daya dukung lingkungan. “Untuk itu pengembangan potensi ekonomi di wilayah Jawa bagian selatan dapat menjadi rencana pelaksanaan Reforma Agraria secara komplit. Pengembangan potensi ekonomi ini juga akan dilakukan di Pulau Kalimantan karena di sana akan dibangun ibu kota baru serta food estate,” ujar Surya Tjandra.
Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan bahwa adanya GTRA dapat menyukseskan program ini. “Melalui forum ini, kita bisa menuntaskan program untuk Jawa bagian selatan ini melalui pelaksanaan yang sudah kita bahas secara bersama-sama. Harapan saya melalui GTRA, masyarakat bisa merasakan apa yang sudah kita kerjakan,” kata Surya Tjandra.
Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan bahwa kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah Jawa bagian selatan dapat melihat beberapa aspek. “Kita perlu menyesuaikan kebijakan ini dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta melakukan kerja sama dengan universitas. Saya sudah membuka komunikasi dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB) serta Institut Teknologi Bandung (ITB),” kata Surya Tjandra.
“Saya juga bersedia mengomunikasikan keinginan ini kepada para Gubernur dan Kepala Daerah agar program ini dapat berjalan,” sambungnya.
Direktur Landreform sekaligus Koordinator Sekretariat Pelaksana Harian GTRA Pusat, Sudaryanto mengatakan hasil kajian Direktorat Penatagunaan Tanah dapat dijadikan dasar kebijakan untuk mengembangkan potensi ekonomi di wilayah Jawa bagian selatan. “Analisa data dalam buku tersebut sudah cukup lengkap serta melalui analisis Strength, Weakness, Opportunity serta Threats (SWOT), kita dapat memetakan potensi dari daerah di wilayah tersebut,” kata Sudaryanto.
Rapat Konsolidasi ini dihadiri oleh Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten serta Jawa Timur dan diikuti melalui video conference oleh Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kakanwil BPN Provinsi DI Yogyakarta, serta perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (RH/LS)
