JAKARTA, Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menegaskan partainya tidak khawatir apabila Partai Kebangkitan Bangsa hengkang dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024.
Hal itu dikatakan Eddy Soeparno terkait perubahan nama koalisi parpol pengusung Prabowo Subianto. Awalnya, Gerindra dan PKB sepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), lalu berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju setelah PAN dan Partai Golkar bergabung.
“Kami tidak khawatir (PKB hengkang dari koalisi) karena sudah kenal lama dan melakukan kerja sama politik sangat dekat,” kata Eddy dalam perayaan HUT ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Selasa malam.
Eddy meyakini parpol pengusung Prabowo sangat solid dalam menjalin kerja sama politik, bahkan berlanjut di parlemen setelah Pemilu 2024.
Menurut dia, parpol koalisi memiliki semangat kebersamaan, yaitu sejak awal mengikat kerja sama politik untuk mencapai target kemenangan pada Pilpres 2024. “Melalui kerja sama politik tersebut, kami bekerja untuk mencapai target, yaitu memenangkan Prabowo menjadi presiden,” ujarnya.
Mengenai sosok bakal calon wakil presiden sebagai pendamping Prabowo, ia mengatakan hal itu akan dibahas bersama-sama oleh parpol koalisi.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku akan melaporkan ke pengurus partainya terkait perubahan nama koalisi pendukung Prabowo Subianto yang mulanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.
Prabowo Subianto, bakal calon presiden yang diusung oleh KKIR (sekarang berganti Koalisi Indonesia Maju), mengumumkan pergantian nama itu dalam rangkaian peringatan HUT Ke-25 PAN di Jakarta, Senin (28/8) malam.
“Ya saya baru tahu tadi sama Pak Prabowo bahwa koalisinya jadi Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah. Berarti KKIR dibubarkan dong? Nah saya nggak tahu. Saya akan melapor ke partai dulu,” kata Muhaimin.
Partai Gerindra dan PKB membentuk KKIR dan menandatangani perjanjian yang disebut sebagai Piagam Sentul pada 13 Agustus 2022. Dalam piagam itu, salah satu poin perjanjian nama bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ditentukan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.(ant)
