JAKARTA, Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih kian santer dibicarakan usai Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ultimatum keras kepada para pejabatnya dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni lalu. Dalam pidato yang juga dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Prabowo secara tegas menyatakan bahwa pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas lebih baik mengundurkan diri sebelum diberhentikan.
“Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Senin (2/6/2025).
Pernyataan tersebut memantik spekulasi di kalangan politikus dan publik tentang kemungkinan reshuffle besar-besaran dalam waktu dekat.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden dan bisa dilakukan kapan saja tanpa perlu ada pengumuman terlebih dahulu.
“Reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh presiden kapan pun beliau mau. Tapi selama belum diumumkan secara resmi oleh Presiden, maka belum ada kepastian,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Menurut Hasan, isu reshuffle yang berkembang di luar hanya sebatas aspirasi dan spekulasi politik, bukan sinyal resmi dari Presiden Prabowo. Namun ia tak menampik bahwa perombakan kabinet adalah kemungkinan nyata.
“Apakah akan ada? Ya, reshuffle itu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi siapa dan kapan, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu,” imbuhnya.
Hasan menegaskan bahwa pernyataan Presiden tidak diarahkan kepada pejabat tertentu, melainkan peringatan umum bagi semua anggota kabinet agar meningkatkan kinerja dan menjauhi perilaku menyimpang.
“Ini peringatan umum. Presiden ingin semua pejabatnya bekerja maksimal. Jika tidak, ya siap-siap diganti. Tapi tidak menyebut nama atau kementerian tertentu,” ujarnya.
Pidato Prabowo muncul di tengah sorotan publik terhadap kinerja ekonomi, termasuk tingginya harga kebutuhan pokok dan masih tingginya pengangguran, sebagaimana tercermin dalam survei terbaru yang menunjukkan penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan.
Selain itu, berbagai pihak dari koalisi dan luar pemerintahan mulai menyuarakan perlunya evaluasi terhadap menteri-menteri yang dianggap lamban atau tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
