JAKARTA, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. BPI Danantara dihadirkan sebagai sovereign wealth fund Indonesia yang akan berperan penting dalam mengelola kekayaan dan aset negara untuk membangun sektor industri strategis, termasuk hilirisasi sumber daya alam.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyebutkan bahwa peluncuran BPI Danantara merupakan strategi Presiden Prabowo untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia dalam rangka membangun sektor industri strategis. Menurutnya, Danantara akan menjadi penggerak utama dalam pembiayaan bidang-bidang penting seperti hilirisasi nikel, kobalt, pengembangan kecerdasan buatan, serta pembuatan kilang minyak dan industri pendukungnya.
“Danantara nanti akan membiayai sendiri bidang industri strategis, seperti hilirisasi nikel, kobalt, serta mengembangkan teknologi kecerdasan buatan. Ini akan membantu Indonesia melompat sebagai negara maju dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Hasan Nasbi, Senin (24/2).
Hasan Nasbi juga menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
BPI Danantara diharapkan menjadi solusi atas “paradoks Indonesia”, sebuah isu yang sering dibahas oleh Presiden Prabowo dalam bukunya, Paradoks Indonesia. Menurutnya, meskipun Indonesia kaya dengan sumber daya alam, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan pembangunan masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan.
Acara peresmian BPI Danantara di Istana Kepresidenan dihadiri oleh berbagai pejabat negara, termasuk Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, duta besar, dan tamu asing. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto bersama SBY dan Jokowi menekan tombol sebagai simbol resmi berdirinya BPI Danantara yang siap beroperasi.
Dalam struktur organisasi BPI Danantara, Presiden Prabowo menunjuk Rosan P. Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO). Rosan, yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Kepala BKPM, akan memimpin BPI Danantara. Ia akan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) yang bertugas mengelola holding investasi, serta Dony Oskaria, Wakil Menteri BUMN, yang menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) yang bertugas mengelola holding operasional.
Presiden Prabowo juga menunjuk beberapa tokoh penting dalam Dewan Pengawas dan Dewan Penasihat BPI Danantara, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Pengawas, serta Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas. Dewan Penasihat BPI Danantara terdiri dari Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 Joko Widodo.
Selain itu, terdapat Komite Pengawas yang melibatkan sejumlah lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Danantara.
