JAKARTA, Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia mendorong pengelolaan sektor kelautan dan perikanan sebagaimana pengelolaan migas di Indonesia, hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan yang diperoleh dari hasil seminar pembangunan dan call for paper yang mengundang berbagai stakeholder yang di hadiri oleh Staf Ahli Kemenko Maritim & Investasi, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Rektor Universitas Pertahanan dan Pemerhati Perikanan dan Kelautan serta Lingkungan Andre Notohamidjojo pada 17 Oktober 2020 silam.
Dalam keterangannya Sekjen DPN ISRI, Cahyo Gani Saputro mengatakan bahwa penerimaan negara dari sektor Kelautan dan Perikanan masih sangat jauh sekali dari potensinya yang seharusnya dapat diperoleh, penerimaan masih dibawah 2T dibawah belanja modal, belanja pegawai apalagi belanja barangnya (2018) bila kita menilik sektor minyak dan gas walaupun harga dunia terjun bebas pada tahun 2018 masih berkontribusi pada penerimaan negara sekitar 48 T, bahkan sebagai pemilik garis pantai dan laut yang luas ekspor kita kalah jauh dengan Vietnam yang pada 2018 menghasilkan devisa 7,7 Milyar USD.
Sekjen DPN ISRI mengatakan bahwa rekomendasi dalam seminar pembangunan dan call for paper bertema penerimaan negara sebagai pondasi kemandirian bangsa guna pembangunan infrastruktur bangsa tersebut adalah tidak boleh lagi kita memunggungi laut karena asset bangsa Indonesia di masa depan adalah pada sektor Kelautan dan Perikanan yang mana energi yang berasal fosil juga tinggal sedikit.
Selain itu optimalisasi BUMN Kelautan dan Perikanan sangat vital, baik dalam produksi dan pengadaan kapal-kapal besar dan pendingin-pendingin besar dalam upaya mendukung nelayan maupun koperasi nelayan lebih sejahtera, sehingga profesi nelayan menjadi profesi yang mensejahterakan dengan didukung dengan iklim investasi dengan pola bagi hasil yang mana kapal-kapal besar tersebut berbendera Indonesia sebagaimana diungkapkan Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Didik S Setyadi pada perhelatan seminar pembangunan ISRI.
