JAKARTA, Lembaga survei Index Polica merilis hasil riset mengenai kinerja 100 hari pertama kabinet Presiden Prabowo Subianto. Survei dilakukan pada 22-29 Januari 2025 dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih melalui metode kuantitatif dan teknik multistage random sampling yang proporsional.
Hasil survei menunjukkan bahwa sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP) berhasil mencuri perhatian publik berkat kinerja mereka yang dinilai positif dalam 100 hari pertama. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menempati posisi keempat dengan 16,8% pilihan responden. Nusron dianggap sukses dalam menindak tegas kasus pagar laut di Tangerang, di mana ia mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diduga melanggar hukum.
Di posisi pertama, Menteri Agama Nasaruddin Umar meraih 25,6% pilihan responden, berkat keberhasilannya menurunkan harga ongkos naik haji. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berada di posisi kedua dengan 21,2%, karena dianggap berhasil menghemat APBN melalui program biodiesel B40 yang mengurangi biaya impor solar hingga Rp147,5 triliun.
Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsoeddin menempati posisi ketiga dengan 19,7%, berkat keberhasilannya dalam program transfer teknologi alutsista, termasuk proyek frigate merah putih, drone Anka, dan kapal selam Scorpene Evolved.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berada di posisi kelima dengan 5,5% pilihan responden, berkat program tolak impor beras, garam, dan jagung yang dianggap berhasil. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati posisi keenam dengan 1,8%, karena dinilai berhasil dalam upaya jangka panjang untuk mencapai swasembada pangan.
Survei ini juga menunjukkan karakteristik demografis responden, dengan mayoritas memiliki pendidikan sarjana S1 (71%) dan berprofesi sebagai guru (23,8%), wiraswasta UMKM (22,5%), serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) (18,6%).
Direktur Riset Index Polica, Fadhly, menegaskan bahwa survei ini tidak mencantumkan kinerja menteri terburuk, mengingat penilaian terhadap kinerja menteri dalam 100 hari pertama bisa bersifat subjektif dan terlalu dini untuk memberikan penilaian negatif.
