JAKARTA, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengusulkan dalam menyiapkan skema New Normal, pemerintah lebih baik mengutamakan sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional yaitu UMKM.
Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mengungkapkan dalam menyiapkan skema New Normal pemerintah lebih baik berfokus pada sektor UMKM karena sektor ini menurut Arjuna berkontribusi besar pada PDB dan daya serap tenaga kerja.
“UMKM harus kita selamatkan lebih dulu. Karena ia berkontribusi 60% terhadap perekonomian nasional dan mampu menyerap hampir 97% tenaga kerja kita,” ungkap Arjuna (10/06/2020)
Selain itu, bisnis di Indonesia didominasi oleh UMKM. Artinya UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Jika tidak diselamatkan, maka menurut Arjuna banyak UMKM yang bisa gulung tikar, menjual asset hingga kelumpuhan temporer dan permanen pada proses ekonomi UMKM.
“Modal UMKM relatif kecil. Maka PSBB yang terlalu lama tidak sustainable bagi UMKM. Kelumpuhan proses ekonomi UMKM bisa berdampak luas, terutama berdampak pada sektor ekonomi keluarga,” tutur Arjuna
Maka menurut Arjuna, pemerintah perlu mengidentifikasi jenis UMKM mana yang resiko kesehatannya rendah namun manfaat atau dampak ekonominya sangat tinggi. Sektor ini perlu dibuka lebih cepat dengan standar protokol kesehatan yang dikontrol oleh pemerintah.
“Pemerintah bisa identifikasi UMKM mana yang resiko kesehatannya rendah namun manfaat ekonominya tinggi buat masyarakat. Sektor ini harus segera dibuka, tentu dengan protokol kesehatan new normal yang dikontrol oleh pemerintah,” pungkas Arjuna
Sekretaris Jenderal DPP GMNI M. Ageng Dendy Setiawan juga mengungkapkan agar pemerintah membantu UMKM dalam mengikuti atau menyesuaikan protokol kesehatan yang dicanangkan dalam masa new normal. Sehingga tuntutan melaksanakan protokol kesehatan tidak menjadi beban bagi pelaku UMKM.
“Mungkin mall atau swalayan, tidak sulit dalam pengadaan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, dan disinfektan. Namun bagi warung kecil, pedagang kaki lima, kelontong itu bisa menjadi beban baru bagi mereka. Untuk itu, pemerintah perlu membantu agar mereka bisa menjalankan protokol kesehatan di masa new normal,” tutup Dendy
