JAKARTA, Hasil riset Euromonitor International 2018 menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia, India, dan Filipina masih suka berbelanja di toko kelontong. Dari total nilai pasar ritel sebesar US$ 521 miliar, sebanyak US$ 479,3 miliar atau 92% di antaranya merupakan transaksi toko kelontong (warung kecil).
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Arjuna Putra Aldino mengusulkan agar pemerintah menyiapkan skema pemberdayaan ekonomi warung. Karena dengan potensi pangsa pasar yang sangat besar, menurut Arjuna ekonomi warung bisa menjadi leading sektor penggerak perekonomian nasional.
Kontribusi ekonomi warung mencapai 65-70 persen transaksi retail nasional. Ini potensi pasar yang sangat besar. Ini bisa jadi penggerak ekonomi nasional jika pemerintah memiliki skema memberdayakan mereka”, ungkap Arjuna (01/02/2020)
Namun menurut Arjuna, ekonomi warung menemukan banyak hambatan untuk berkembang, mereka tersebar luas di berbagai penjuru tanah air, tidak homogen, memiliki kualitas yang sangat beragam dan berkecimpung dalam berbagai macam industri yang berbeda. Belum lagi permasalahan kapasitas yang dimiliki dan akses pembiayaan seringkali terbatas.
“Selama ini ekonomi warung banyak hambatan untuk berkembang. Terutama dalam hal kapasitas dan akses pembiayaan. Disinilah perlu peran pemerintah. Jadi pemerintah juga harus beri kemudahan dan insentif kepada yang kecil, jangan yang diberi kemudahan dan insentif yang besar-besar saja”, tambah Arjuna
Menurut Arjuna, saat ini ekonomi warung menjadi arena pertempuran baru para Startup karena dinilai memiliki potensi pasar besar. Gojek melalui Go-Food, Grab dengan Grab Kios dan Bukalapak mulai mempersuasi warung untuk bergabung menjadi mitra. Namun masih banyak warung-warung kecil yang perlu dipersiapkan agar mampu masuk ke dalam iklim ekonomi digital dan memiliki daya saing.
“Banyak warung-warung kecil kurang memiliki keunggulan bersaing. Pemerintah harus memiliki skema untuk pahami nature bussines warung-warung kecil ini. Sehingga Pemerintah bisa berperan sebagai fasilitator agar mereka bisa berkembang”, tutup Arjuna. (ant)
