Gelombang Kebijakan Ekstrem AS Pengaruhi Ekonomi RI, Fathi Minta Pemerintah Siapkan Langkah Alternatif 

JAKARTA, Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, menyoroti dampak lanjutan dari kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang dinilai semakin ekstrem di bawah kepemimpinan Donald Trump.

Ia menyatakan bahwa kondisi global yang penuh ketidakpastian turut memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia.

Read More

“Walaupun Indonesia bukan pihak utama dalam perang dagang, kita tetap terkena imbas dari kebijakan-kebijakan turunannya. Ini gelombang baru yang harus direspons secara hati-hati,” ujar Fathi kepada wartawan di Kompleks Senaya, Jakarta, Senin (5/5).

Menurut Legislator dari Partai Demokrat ini, stimulus ekonomi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah memerlukan waktu untuk menunjukkan hasil. Ia mengingatkan bahwa tidak hanya Indonesia yang terdampak, bahkan negara-negara sekutu AS juga mengalami tekanan ekonomi yang cukup serius akibat kebijakan unilateral yang diterapkan Negeri Paman Sam.

“Saat ini bukan hanya teori ekonomi biasa yang berlaku. Bahkan Menteri Keuangan sendiri menyebut bahwa ilmu ekonomi umum sudah tidak cukup untuk menjelaskan situasi global saat ini,” tambah Fathi.

Ia juga menanggapi fenomena meningkatnya minat masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi.

“Emas itu safe haven. Ketika ada ketidakpastian, wajar kalau masyarakat mengalihkan investasinya ke sana. Tapi ini juga mencerminkan adanya kekhawatiran akan kondisi ekonomi ke depan, baik secara global maupun domestik,” katanya.

Fathi juga menanggapi belum tercapainya kata sepakat dalam negosiasi penurunan tarif resiprokal AS terhadap produk Indonesia dari tarif awal 32 persen. Ia menilai hal ini sebagai bukti bahwa negosiasi ekonomi dengan AS kini jauh lebih kompleks.

“Maka dari itu, kami mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan langkah alternatif jika kebijakan ekonomi AS tetap agresif. Kami di Komisi XI siap mengawal dan mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Terkait dengan isu pelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam rangka negosiasi dagang, Fathi menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah bentuk pengorbanan tanpa dasar. Ia menyebut pemerintah melihatnya dari berbagai sudut, tidak hanya tekanan dari luar negeri.

“TKDN bukan diturunkan begitu saja untuk menyenangkan Amerika. Ada indikator-indikator lain yang sedang dihitung. Dan pasti akan ada regulasi pengimbang untuk melindungi industri dalam negeri,” ujarnya.

Fathi menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi dijalankan dengan pertimbangan matang serta berpihak pada kepentingan nasional.

“Kita memastikan bahwa Komisi XI DPR RI akan terus mengawal langkah-langkah pemerintah agar seluruh kebijakan ekonomi tetap berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Related posts

Leave a Reply