JAKARTA, Siap-siap, harga BBM jenis Pertalite kemungkinan bisa naik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengakui pemerintah sedang membahas kenaikan harga BBM jenis Pertalite.
Selama ini BBM tersebut masuk ke dalam Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang harganya ditentukan pemerintah dan tidak dilepaskan ke pasar.
Saat ini, Arifin mengatakan pembahasan kenaikan harga Pertalite intens dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto.
“Lagi dibahas (kenaikan BBM Pertalite). Masih dikoordinasi di Pak Airlangga,” kata Arifin kepada wartawan usai Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8/2022).
Menurutnya, harus ada Peraturan Presiden (Perpres) yang diubah terlebih dahulu untuk menaikkan harga BBM. Maka ada kemungkinan besar butuh waktu pembahasan lebih lama.
“Kita harus mengubah Perpres dulu. (Apakah bulan ini?) Mudah-mudahan, karena harus sosialisasi dulu,” sebut Arifin.
Senada, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah mengkaji kembali harga bahan bakar minyak (BBM) imbas lonjakan harga minyak dunia. Banyak hal yang menjadi pertimbangan, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi ke depan.
“Pemerintah sekarang dalam status melakukan review terkait kebutuhan akibat dari kenaikan harga BBM baik dari segi volume maupun dari kebijakan selanjutnya. Dari kajian tersebut pemerintah memperhitungkan potensi kenaikan inflasi dan terkait efek terhadap PDB ke depan,” kata Airlangga dalam konferensi pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.
Sebagai perlindungan bagi masyarakat, Airlangga menyatakan bantalan bantuan sosial (bansos) juga sedang dipikirkan. Airlangga menyebut jika ada kenaikan harga BBM maka pemerintah harus menyiapkan bansos kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Apabila ada penyesuaian (harga BBM), kita sedang kalkulasi juga kebutuhan-kebutuhan yang terkait kompensasi dalam berbagai program-program, tentu program-programnya yang sedang berjalan artinya dikaitkan dengan program yang berjalan dalam perlinsos seperti yang kita lakukan pada saat penanganan COVID,” imbuh Airlangga.
Airlangga mengatakan subsidi digelontorkan agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Pertalite dan Pertamax tidak mengalami kenaikan atau bertahan di bawah harga keekonomian.
Contohnya saja Pertamax yang dijual Rp 12.500 seharusnya dijual Rp 15.150 per liter, sedangkan Pertalite harusnya seharga Rp 13.150 tapi dijual Rp 7.650 per liter.
“Kita lihat harga keekonomian Pertamax Rp 15.150 per liter, namun kita masih memberikan harga eceran Rp 12.500 per liter, demikian pula Pertalite keekonomiannya Rp 13.150 per liter, ecerannya masih Rp 7.650 per liter,” kata Airlangga.
Dia juga membandingkan harga BBM di negara lain dengan Indonesia yang dinilai masih jauh lebih murah. Bahkan bila dijual di harga pasar.
“Thailand Rp 19.500/liter, Vietnam Rp 16.645/liter, Filipina Rp 21.352/liter, sehingga kita relatif di bawah dari negara ASEAN lain,” ungkap Airlangga.
