JAKARTA, Posisi utang pemerintah per Mei 2022 tercatat Rp 7.002 triliun. Rasio utang ini sebesar 38,88% dari produk domestik bruto (PDB). Secara nominal, utang ini tercatat terjadi penurunan jika dibandingkan realisasi April 2022 lalu. “Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar serta terkendali diiringi diversifikasi portofolio yang optimal,” tulis buku APBN KiTa, Sabtu (25/6/2022).
Untuk jenis utang, mayoritas didominasi oleh surat berharga negara (SBN) yang mencapai 88,2% dari seluruh komposisi utang akhir Mei 2022. Sedangkan dari sisi mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik yaitu rupiah sebesar 70,68%.
Buku juga mencatat jika kepemilikan investor asing pada SBN terus menurun. Pada 2019 tercatat 38,57% dan pada akhir 2021 tercatat 19,05% kemudian per 7 Juni 2022 tercatat 16,74%. “Komposisi utang pemerintah dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kapasitas fiskal,” jelasnya.
Rata-rata jatuh tempo (average time to maturity) sepanjang 2022 masih terjaga di kisaran 8,7 tahun. Pengadaan utang pemerintah ditetapkan atas persetujuan DPR dalam UU APBN dan diawasi pelaksanaannya oleh BPK.
Dalam pelaksanaannya, pengadaan utang pemerintah juga memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi dan kebutuhan pembiayaan. Meski masih diliputi ketidakpastian, pemulihan ekonomi di tahun 2022 diperkirakan akan terus berlanjut.
Dengan adanya peningkatan kinerja pendapatan negara yang baik dan didukung realisasi pembiayaan utang yang on track, serta optimalisasi pemanfaatan SAL sebagai buffer fiskal.
“Defisit APBN 2022 diperkirakan akan lebih rendah dari target sebagaimana dua tahun sebelumnya. Pemerintah optimis di tahun 2023 APBN dapat kembali menuju defisit di bawah 3 persen terhadap PDB,” jelasnya.
DPR cecar pemerintah soal utang
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan catatan merah soal pelaksanaan APBN 2021 oleh pemerintah. Catatan itu adalah utang pemerintah yang kembali bertambah selama setahun yang lalu.
Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Athari Gauthi Ardi mengatakan peningkatan utang pemerintah terus terjadi dan terbendung semenjak tahun 2016. Kalau dilihat kontribusinya terhadap PDB, rasio utang pemerintah dipaparkan terus meningkat.
Pihaknya mengingatkan agar pengelolaan utang dilakukan dengan baik, jangan sampai Indonesia masuk dalam jebakan utang. “Fraksi PAN mengingatkan rasio utang terus mengalami peningkatan meski masih di bawah ambang batas 60p di PDB,” ujar Athari dalam Rapat Paripurna DPR dengan pembahasan RUU Penanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2022, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR, Selasa (5/7/2022).
“Kami memahami utang ini rasional untuk selesaikan pembangunan, namun demikian kami ingatkan agar utang dikelola hati-hati agar terhindar dari jebakan utang,” lanjutnya. Athari menjelaskan di tahun 2016 rasio utang cuma berkisar di level 28,3% terhadap PDB. Jumlah itu naik lebih tinggi di tahun 2021 yang mencapai 40%.
Dia juga mengatakan rasio utang itu juga meningkat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2020 rasio utang pemerintah cuma 32,1%. “Pada 2016, rasio utang utang terhadap PDB sudah mencapai 28,3% meningkat terus hingga di 2021 rasionya sudah 40%, atau meningkat dibanding posisi 2020 yang cuma 32,1% terhadap PDB,” ujar Athari.
Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) juga menyoroti utang yang membengkak di tahun 2021. Juru bicara fraksi M Haerul Amri menyoroti peningkatan utang yang sudah mencapai Rp 7.000 triliun lebih. Dia menuding penerbitan surat berharga negara jadi biang keroknya.
“Fraksi Nasdem menyoroti besarnya peningkatan porsi kewajiban pemerintah sebesar Rp 7538,3 triliun atau 13,78% dari kewajiban pemerintah per 31 Desember 2021. Peningkatan itu sebagian besar didapatkan dari penerbitan surat berharga negara atau SBN,” papar Haerul.
Di sisi lain, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyoroti soal utang pemerintah. Pihaknya meminta agar beban utang segera diturunkan karena biaya utang makin tinggi di tengah kondisi ekonomi global.
“Beban utang harus segera diturunkan. Beban bunga utang besar dan menelan biaya tinggi,” kata juru bicara Fraksi PKB M Khadafi. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga ikut mengkritik pengelolaan utang di tahun anggaran 2021. Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang sudah mencapai 40% dinilai menjadi sinyal buruk bagi pengelolaan utang pemerintah. “Fraksi PKS memandang kenaikan rasio utang tahun 2021 jadi sebesar 40,7% ini jadi sinyal buruk bagi pemerintah,” kata juru bicara Fraksi PKS Hermanto.
