Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) menyayangkan minimnya alokasi anggaran dana darurat kebencanaan yang disiapkan oleh Pemprov Jabar yang masuk daerah rawan bencana.
“Catatan kami Pemprov Jabar mengalokasikan biaya tidak terduga atau BTT (untuk dana darurat kebencanaan) sebesar Rp25 miliar, padahal tingkat kerawanan kebencanaan di Jawa Barat sangat tinggi. Tentunya kami kaget saat tahu Pak Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan hal tersebut,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar Asep Wahyu Wijaya, Selasa.
Asep mengatakan dengan kondisi geografis Provinsi Jabar yang tingkat kerawanan bencananya tinggi, seharusnya mengalokasikan dana darurat kebencanaan lebih besar dari sekarang, selain pemerintah juga menyiapkan sistem mitigasi bencana yang mumpuni.
Apabila dibandingkan dengan alokasi dana bencana pada kepemimpinan Gubernur Jawa Barat sebelumnya (periode Ahmad Heryawan) justru alokasi dana darurat bencana mencapai Rp50 miliar.
“Padahal volume APBD-nya saja jauh meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Waktu zaman Gubernur Jabar Pak Aher (Ahmad Heryawan) itu setiap tahun Rp50 miliar pasti disimpan sebagai BTT,” katanya.
“Padahal volume APBD-nya jauh lebih kecil dari APBD saat ini. Sudah jelas-jelas tingkat kerawanan bencana di Jawa Barat itu tinggi, kenapa pada akhirnya hanya diberikan anggaran yang sekedarnya dan jauh dari kata layak. Pemprov Jabar ini baca kitab RPJMD yang mana,” lanjut Asep.
Asep yang juga sebagai anggota Komisi V DPRD Jawa Barat menambahkan tren kejadian kebencanaan di Jawa Barat pada 2019 sebanyak 2.057 kejadian dan jumlah tersebut meningkat dari tahun 2018 sebanyak 1.561 laporan kejadian bencana.
Ia menuturkan di akhir tahun 2019 Komisi V DPRD Jawa Barat telah mengusulkan penambahan alokasi anggaran “buffer stock” untuk kebencanaan di Dinas Sosial Jawa Barat.
Akan tetapi, lanjutnya, pada kenyataannya Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya memberikan Rp1,2 miliar untuk “buffer stock” itu. Dengan alokasi “buffer stock” itu, dikhawatirkan terbatasnya barang-barang bantuan yang bisa diberikan kepada korban terdampak bencana.
“Ditambah juga kondisi di BPBD Jawa Barat yang minim dengan perlengkapan dan alat-alat beratnya,” kata dia.
Menurut dia, kejadian bencana alam di Kabupaten Bogor, Bekasi, dan Karawang di awal tahun 2020 harus menjadi cermin untuk semua jajaran di Pemprov Jabar agar memberikan perhatian penuh terhadap segala potensi bencana yang akan dihadapi.
