JAKARTA, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tahun 2025 mengalami efisiensi signifikan, mencapai hingga 50%. Kebijakan efisiensi ini sebagai respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam APBN dan APBD.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Tito menjelaskan bahwa anggaran Kemendagri yang semula sebesar Rp4,79 triliun pada 2025, kini dipangkas menjadi sekitar Rp2,04 triliun, yang setara dengan efisiensi sebesar 57,46%. Dengan demikian, sisa pagu anggaran Kemendagri berkurang menjadi 42,54% dari total pagu awal.
Rinciannya, Tito Karnavian memaparkan 16 item anggaran yang dilakukan efisiensi, antara lain:
- Alat tulis kantor: penghematan 90%
- Kegiatan seremonial: penghematan 56,9%
- Rapat dan seminar: penghematan 45%
- Kajian dan analisis: penghematan 51,5%
- Diklat dan bimtek: penghematan 29%
- Honor output kegiatan: penghematan 40%
- Percetakan dan souvenir: penghematan 75,9%
- Sewa gedung, kendaraan, peralatan: penghematan 73,3%
- Lisensi aplikasi: penghematan 21,6%
- Jasa konsultasi: penghematan 45,7%
- Bantuan pemerintah: penghematan 16,7%
- Pemeliharaan dan perawatan: penghematan 10,2%
- Perjalanan dinas: penghematan 53,9%
- Peralatan dan mesin: penghematan 28%
- Infrastruktur: penghematan 34,3%
- Belanja lainnya: penghematan 59,1%
Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk tahun 2025 yang semula sebesar Rp267 miliar, dipangkas menjadi Rp150 miliar, yang berarti efisiensi mencapai 56,45%.
Tito Karnavian menegaskan bahwa meskipun banyak program prioritas yang terkena efisiensi, prinsip dasar pelaksanaan program tetap terjaga. Program-program seperti pengawasan Pemerintah Daerah, pendidikan di IPDN, serta operasionalisasi Dukcapil akan tetap berjalan dengan optimal. Begitu juga dengan BNPP, yang akan memastikan pengelolaan pos lintas batas negara tetap berjalan meski anggaran dibatasi.
