Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, memberikan dukungan penuh terhadap tekad Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi, khususnya dalam dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023. Eddy menilai bahwa langkah Presiden Prabowo untuk membersihkan sektor ini sangat penting demi kepentingan negara dan masyarakat.
“Kami sepenuhnya mendukung tekad Presiden Prabowo memerangi korupsi, terutama kasus Pertamina yang tidak hanya diduga merugikan keuangan negara tetapi juga masyarakat. Jika terbukti bahwa masyarakat membeli bahan bakar minyak oplosan, ini akan sangat merugikan banyak pihak,” kata Eddy dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (2/3/2025).
Pernyataan dukungan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk memberantas kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus bersih-bersih dan memastikan penegakan hukum terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina.
Prabowo juga menegaskan, “Kami akan bersihkan! Kami akan tegakkan hukum! Kami akan membela kepentingan rakyat,” kata Presiden di Jakarta pada Rabu (26/2). Pernyataan ini memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah sangat serius dalam menindak tegas praktik korupsi yang merugikan negara dan rakyat.
Eddy Soeparno menyambut positif komitmen Presiden Prabowo. Menurutnya, pernyataan tersebut menjadi angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia percaya bahwa dengan pengalaman Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi selama lebih dari 15 tahun, komitmen untuk memberantas korupsi akan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan visi pemerintah.
“Selama 15 tahun terakhir, Prabowo selalu menjadikan pemberantasan korupsi sebagai bagian utama dari setiap program dan visi-misinya. Tidak heran jika Presiden terus mengingatkan pejabat publik untuk menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujarnya.
Selain mendukung upaya pemberantasan korupsi, Eddy Soeparno juga mengusulkan agar terungkapnya kasus dugaan korupsi di Pertamina menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola produksi dan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kasus ini tidak hanya menyangkut produk impor, tetapi juga produk yang disubsidi pemerintah, yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
“Kasus ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan memperkuat tata kelola produksi, pengolahan, serta distribusi BBM. Termasuk di dalamnya penguatan payung hukum yang mengatur hak masyarakat untuk membeli BBM bersubsidi,” jelas Eddy.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal di BUMN dan lembaga negara lainnya. Ia berharap, dengan perhatian ketat dari Presiden terhadap praktik korupsi, seluruh lembaga pemerintah akan lebih berhati-hati dan lebih transparan dalam menjalankan tugasnya.
“Kami optimistis dengan perhatian dan pengawasan ketat dari Presiden, BUMN dan lembaga negara lainnya akan memperkuat sistem pengawasan internalnya untuk mencegah terjadinya musibah serupa di masa mendatang,” tutup Eddy.
