JAKARTA, Kabar baik datang bagi para dosen Aparatur Sipil Negara (ASN). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui alokasi anggaran tunjangan kinerja (tukin) sebesar Rp2,5 triliun untuk tahun 2024. Persetujuan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, usai rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1).
“Alhamdulillah, untuk tukin itu, Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembayaran tukin sebesar Rp2,5 triliun,” ujar Lalu.
Setelah persetujuan dari Kemenkeu, Kemendiktisaintek akan menyusun aturan teknis pencairan tukin melalui Peraturan Menteri (Permendiktisaintek). Lalu menilai bahwa alokasi anggaran ini menjadi kabar gembira bagi para dosen ASN yang telah lama memperjuangkan pembayaran tunjangan kinerja mereka.
“Yang jelas ini angin segar bagi para pejuang tukin kita bahwa Kementerian Keuangan, pemerintahan Pak Prabowo Subianto, sudah mengungkapkan tukin tahun 2024 terbayarkan Rp2,5 triliun,” katanya.
Dengan anggaran yang telah disetujui, sebanyak 33.957 dosen ASN akan menerima pembayaran tukin. Persetujuan ini menjawab tuntutan dari Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia yang sebelumnya mendesak pemerintah untuk segera membayar tunjangan kinerja yang tertunda sejak tahun 2020.
Sebelumnya, aliansi dosen ini sempat merencanakan aksi unjuk rasa serentak secara nasional jika pembayaran tukin tidak kunjung terealisasi hingga Jumat (24/1).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, sebelumnya mengimbau agar rencana aksi unjuk rasa tersebut tidak dilaksanakan. Ia menegaskan bahwa Komisi X telah mendengar aspirasi para dosen dan memperjuangkannya di tingkat pemerintah.
“Saya berharap tidak perlu ada demo karena suara di Komisi X ini sudah sama kok, bahwa kami meminta dengan tegas terkait dengan anggaran tukin,” ujar Esti pada Rabu (22/1).
Menurutnya, aspirasi dosen ASN terkait tukin telah disampaikan melalui berbagai platform, termasuk media sosial, dan mendapatkan perhatian serius dari Komisi X.
“Seluruh medsos anggota Komisi X, pimpinan Komisi X ini diserbu dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tukin,” ungkapnya.
