DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Komite BPH Migas 2025-2029, Fokus Ketahanan Energi dan Digitalisasi

JAKARTA, Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menggelar fit and proper test terhadap 18 calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk periode 2025–2029. Uji kelayakan dan kepatutan ini menjadi momen penting dalam menentukan arah baru pengawasan sektor hilir migas nasional.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menekankan pentingnya integritas dan visi modern dari para calon anggota Komite BPH Migas. Ia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi yang lebih transparan, efisien, dan berbasis digital untuk menjawab tantangan ketahanan energi nasional.

“BPH Migas tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Kita butuh transformasi digital menyeluruh, termasuk penggunaan aplikasi XStar, integrasi big data, dan sistem pengawasan real-time. Ini bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga mencegah penyimpangan distribusi BBM bersubsidi,” ujar Bambang saat memimpin rapat uji kelayakan di Gedung DPR RI, Senin (8/9/2025).

Bambang juga menyampaikan bahwa ke depan, masyarakat harus bisa ikut terlibat aktif dalam mengawasi penyaluran energi melalui sistem yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, digitalisasi pengawasan akan menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola energi yang bersih, adil, dan berkelanjutan.

“Kalau data penyaluran BBM bisa dipantau masyarakat secara real-time, penyimpangan akan semakin sulit. Ini langkah konkret menuju keadilan energi,” tambahnya.

Selain transformasi digital, DPR mendorong BPH Migas untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari Kementerian ESDM, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Hal ini penting agar program subsidi energi benar-benar tepat sasaran dan mendukung ketahanan energi nasional.