Dalam tata kelola kota cerdas, teknologi dan informasi menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan perkotaan melalui efek Faster, Easier, Cheaper and Better (FECB) dalam membangun Smart City.
JAKARTA, Dalam kekuatan Indonesia pada ASEAN 2023, Jakarta menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan rangkaian acara, Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC) dan ASEAN Mayors Forums (AMF) pada 1-2 Agustus bertempat di Hotel Fairmont Jakarta.
Plenary Session dilakukan melalui diskusi panel dengan narasumber, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Kemendagri), Direktur Kerjasama ASEAN (Kemlu), Gubernur Quirino (Filipina), Wakil Gubernur Pnom Penh (Kamboja), dan Ketua Dewan Kota Klang (Malaysia).
“Tantangan perkotaan seperti urbanisasi dihadapi disemua kota-kota di ASEAN, hal ini membutuhkan strategi aksi kebijakan yang sistematis-komprehensif bukan sekedar parsial-insidental ,” ujar Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, yang juga merupakan Chair ASEAN Smart City Network 2023 ini.
Lebih lanjut, Safrizal menjabarkan, beberapa isu yang menjadi concern dalam tata kelola kota cerdas yang diadopsi melalui serangkaian seri diskusi ASCN tahun ini, seperti industri dan inovasi, infrastruktur dan keamanan, lingkungan dan sosial.
MGMAC dan AMF menghadirkan lebih dari 500 peserta, meliputi Gubernur dan Wali Kota Negara ASEAN, perwakilan asosiasi pemerintah daerah dari negara anggota ASEAN, Community Permanent Representative ASEAN, mitra kerja sama (partners), dan badan multilateral lainnya.
“Posisi dan peran ASEAN sebagai kawasan dengan pertumbuhan tertinggi, sejalan dengan berbagai potensi yang dimiliki kawasan ini seperti natural resources, manpower, technology, dan stability region (peace zone). Inilah esensi dari ASEAN sebagai the epicentrum of growth,” ungkap Safrizal.
Dalam menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan perkotaan, tidak bisa dipisahkan dengan pola relasi dengan kawasan rural atau pedesaan sebagai penyangga utama.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai keseimbangan antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, hal ini diaktualisasikan pula dengan afirmasi anggaran seperti dana desa. Kabupaten Banyuwangi dengan smart village menjadi contoh konkret perpaduan keseimbangan kawasan perkotaan melalui pendekatan teknologi tanpa meninggalkan karakteristik pedesaannya,” sambung Safrizal.
Dalam tata kelola kota cerdas, teknologi dan informasi menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan perkotaan melalui efek Faster, Easier, Cheaper and Better (FECB) dalam membangun Smart City.
“Kemendagri terus berkomitmen untuk membangun kerjasama dan kolaborasi dalam pengembangan perkotaan, termasuk dalam konteks kawasan ASEAN, baik dalam aspek transformasi digital maupun upaya untuk terus mendorong inovasi-inovasi baik di pemerintah daerah”, tutup Safrizal.
