JAKARTA, DPP GMNI menyayangkan para menteri yang tidak patuh Terhadap Presiden serta tidak meminta izin secara langsung kepada Presiden sebelum melakukan kunjungan luar negeri, kita semua tahu Presiden sedang fokus menanggulangi lonjakan covid-19 yang masih sangat mengkhawatirkan. Hal ini menggambarkan menteri-menteri yang melakukan kunjungan luar negeri ini tidak memilki empati terhadap kondisi bangsa.
Diluar negeri para menteri ini, melalui foto yang beredar luas juga terlihat tidak menjalankan Protokol Kesehatan, hal ini jelas menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia. Karena didalam negeri pemerintah sedang sekuat tenaga melakukan sosialisasi agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Kunjungan luar negeri ini juga dipastikan tidak berkaitan sama sekali dengan kepentingan penanganan pandemi di Indonesia.
Riski Ananda Pablo Ketua DPP GMNI Bidang Organisasi, meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap seluruh menteri yang melakukan kunjugan luar negeri tersebut. Presiden mesti memperlihatkannya ketegasanya saat ini, kalau perlu copot itu para menteri yang melakukan kunjungan luar negeri, jangan sampai masyarakat berkesimpulan pemerintah hanya tegas kepada masyarakat bawah saja. Tidak cukup jika presiden hanya mengeluarkan pernyataan melarang kunjungan luar negeri. masyarakat ingin melihat ketegasan presiden kepada para pembantunya.
Selain itu sambungnya, para menteri ini harus di karantina sesampai di Indonesia sesuai Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021, jangan sampai ada diskriminasi, seluruh WNI yang baru pulang dari luar negeri wajib melakukan karantina selama 14 hari.
Adapun beberapa petinggi negara yang belum lama ini ke luar negeri yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang berkunjung ke Singapura. Kemudian, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ke Amerika Serikat. Deretan menteri melawat ke luar negeri dengan alasan melakukan kerjasama ekonomi dan investasi.
Namun Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menyampaikan para menteri harus memperhatikan serapan tenaga kerja dari investasi yang masuk ke Indonesia. Jangan sampai hanya sibuk mencari investasi tapi serapan tenaga kerjanya rendah. Itu tidak berkontribusi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Buktinya, serapan tenaga kerja dari investasi yang masuk tiap tahunnya terus menurun.
Arjuna menegaskan semua investasi harus memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Menteri Investasi/BPKM menurut Arjuna tak serius menangani permasalahan industri padat karya yang diinginkan Presiden Jokowi.
“Kalau kita baca datanya selama ini berarti yang masuk itu adalah investasi padat modal semua. Menterinya tak serius tumbuhkan investasi padat karya yang bisa serap banyak tenaga kerja, bantu perekonomian rakyat dan negara. Investasi padat karya tidak diperhatikan. Padahal itu keinginan Presiden. Jadi buat apa sampai ke luar negeri alasan cari investasi jika tidak berkontribusi untuk bangsa dan negara”, tutup Arjuna
