JAKARTA, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Irwan mengapresiasi terhadap rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2025 yang merujuk visi misi Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto atau di sebut Asta Cita.
Dalam rapat Banggar yang berlangsung pada Senin (24/6/2024), Irwan pun menyoroti ikhwal pembangunan desa yang berkeadilan hingga peningkatan jalan daerah.
Hal itu seperti yang terdapat di RKP pada poin ketiga dan keenam mengenai prioritas nasional terkait pembangunan desa dan keberlanjutan infrastruktur.
“Saya ingin betul-betul ini dicermati sebagai bentuk keberpihakan ke depan terhadap desa. bukan hanya desa, tetapi bicara tentang kecamatan dan juga daerah,” kata Irwan dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Bahkan, ia mendorong dua poin prioritas nasional itu diintegrasikan, sebab menurut Irwan ruang terkait kelanjutan pembangunan infrastruktur sudah ada, di sisi lain bagaimana membangun desa dan dari bawah.
“Kita ingin melihat ke depan, apakah pemerintah terkait melanjutkan pembangunan infrastruktur ini masih fokus pada hal-hal infrastruktur yang tak tersentuh oleh rakyat atau bagaiamana? apakah masih fokus bangun jalan tol?,” tegas Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur ini.
Anggota Komisi V DPR ini menjelaskan, ruang untuk membangun jalan daerah sudah ada, yang mana Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan hasil revisi telah memuat ketentuan bahwa APBN bisa digunakan kalau APBD tidak memadai untuk membangun jalan daerah, dan juga bisa digunakam untuk meningkatkan pembangunan melalui alokasi keuangan untuk daerah.
“Nah ini penting sekali karena kondisi jalan daerah saat ini sangat jomplang dengan kondisi jalan nasional. Jalan nasional sekarang saya pikir kualitas kelayakan jalan itu sudah di atas 90 persen, tetapi kondisi jalan daerah kita masih 50 persen,” paparnya.
Irwan pun menuturkan, jika bicara tentang integrasi, percepatan pembangunan ini tidak mungkin dapat terjadi kalau kualitas jalan nasionalnya tidak bisa dikejar agar hampir sama dengan kualitas jalan nasional.
Pasalnya, jalan-jalan menuju simpul-simpul pusat pertumbuhan ekonomi seperti pelabuhan, terminal kawasan industri, dan termasuk jalan-jalan itu sendiri belum tersambung atau terintegrasi.
“Sehingga saya melihat agar sasaran pembangunan diintervensi pemerintah bisa kemudian mengharmonisasi prioritas nasional ketiga dan keenam ini sebagai salah satu bentuk keberpihakan pemerintah ke depan,” pungkasnya.
