JAKARTA, Pemerintah mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp 100,4 triliun atau setara 0,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Maret 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4).
Sri Mulyani mengungkapkan, untuk menutup defisit tersebut, pemerintah telah melakukan penarikan utang baru senilai Rp 250 triliun. Jumlah ini setara dengan 40,6% dari total target pembiayaan utang dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 775,9 triliun.
“Realisasi pembiayaan tetap sesuai dengan yang direncanakan atau on track, yaitu mencapai Rp 250 triliun atau 40,6% dari target,” kata Sri Mulyani.
Dalam komposisi pembiayaan defisit, Sri Mulyani merinci bahwa pembiayaan nonutang mencapai Rp 20,4 triliun, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 282,6 triliun, dan pinjaman neto sebesar Rp 12,3 triliun.
Menteri Keuangan menekankan bahwa strategi penarikan utang dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan global maupun domestik. Pemerintah, kata dia, tetap memprioritaskan keseimbangan antara risiko dan biaya utang, serta menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.
“Tentu kami mencermati dinamika pasar keuangan, termasuk pasar obligasi, serta menjaga keseimbangan antara tingkat biaya dan risiko utang,” ujarnya.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber, atau penyangga ekonomi nasional dalam menghadapi ketidakpastian global, sekaligus sebagai instrumen percepatan pembangunan.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga menyampaikan optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan bisa mencapai 5% pada tahun ini. Ia menyebutkan bahwa kebijakan fiskal akan terus diarahkan untuk mendorong produktivitas, investasi, dan keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor.
