Anggota Komisi V DPR RI Soroti Bencana Alam di Indonesia dan Meminta Pemerintah Bertindak Cepat

09f14d3c-90d7-4b73-b641-f2f8cbe56da9.jpg

Banyaknya kejadian bencana alam di awal tahun 2021 ini membuat Syarif Abdullah Alkadri prihatin. Apalagi ada beberapa peristiwa bencana alam yang sampai menimbulkan korban jiwa.

“Bencana Alam merupakan peristiwa yang bersifat mendadak. Tetapi dengan berbagai peristiwa bencana alam di masa lalu harusnya menjadikan pelajaran untuk kita agar lebih siap dalam melakukan penanganan pasca bencana dan dapat melakukan evakuasi pra bencana sehingga tidak menimbulkan korban jiwa, ” ujar politisi dari Partai Nasdem. Pada Senin 25/2021, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Anggota Komisi V DPR RI ini mengatakan bahwa analisa dan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjadi penting perannnya dalam meminimalisir kerugian materiil maupun non-militer materiil akibat bencana alam tersebut.

“Keberadaan BMKG dalam memprediksi dan menganalisa potensi terjadinya bencana alam itu sangat diperlukan, walaupun tidak semuanya tepat tetapi perlu dipersiapkan. Misalnya terkait di Kalimantan Selatan, BMKG tidak pernah memprediksi bencana banjir yang begitu besar di sana, akan tetapi kenyataannya berbeda. Sama halnya dengan gempa di Sumatera Barat tidak ada yang memprediksi sejak awal. Harusnya hal-hal seperti ini dapat diprediksi sehingga masyarakat sekitar dapat dihimbau,” ujar politisi Partai Nasdem.

Kemudian, Ia melanjutkan, ke depan pemerintah juga harus mulai memikirkan untuk mempersiapkan otoritas yang menyimpan dana darurat dan bisa dipakai kapan saja dalam keadaan genting.

”Dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini  harus ada sifatnya dana darurat. Artinya jika ada hal-hal yang sangat fundamental seperti bencana alam, bisa sewaktu-waktu yang tidak dianggarkan dapat mendapatkan alokasi anggaran ketika peristiwa bencana alam terjadi,” kata Ketua DPW Partai Nasdem, Kalimantan Barat.

“Tentunya peranan DPR RI saat ini akan inventarisir yang berkaiatan dengan kebijakan-kebijakan dan wewenang nasional, seperti pembangunan jalan, infastuktur bangunan, sektor ekonomi. Maka kami akan prioritaskan dan meminta penanganan secepat-cepatnya dari Kementerian terkait,” sambung Syarif Abdullah.

Selanjutnya, Syarif Abdulah berharap semakin cepatnya recovery pembangunan terutama dari sektor Ekonomi, dan pergerakan arus barang dan jasa. Selain itu, Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan yang bisa menyebabkan bencana alam terjadi.

“Saya secepatnya untuk melakukan recovery kembali terutama yang berkaitan dengan sektor-sektor penting seperti ekonomi, penggerakan arus barang dan jasa, misalnya perpindahan orang dari satu tempat ketempat lainnya, tentu ini harus menjadi perhatian yang. Informasi bencana dari BMKG sehingga paling tidak ada persiapan awal, kemudian masyarakat harus sadar terhadap hal-hal yang menyebabkan banjir, disiplin dalam pembangunan, kemudian tidak melakukan aktivitas penebangan pohon ilegal. Penggalian tambang-tambang ilegal dan tentunya hal-hal ini yang bisa menyebabkan bencana alam,” Tututpnya.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top