JAKARTA, Pemerintah Provinsi Aceh secara resmi mengirimkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk meminta keterlibatan dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor di Aceh.
Kedua lembaga internasional tersebut dinilai memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana di Aceh, termasuk pada masa pemulihan pascatsunami 2004.
Menanggapi langkah Pemerintah Provinsi Aceh itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah mendengar informasi terkait pengiriman surat kepada UNDP dan UNICEF. Namun, ia menyebut belum membaca secara langsung isi surat tersebut.
“Saya sudah dengar, tapi memang belum baca,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Tito belum memberikan tanggapan lebih jauh ketika ditanya mengenai kemungkinan pemerintah pusat mengizinkan Aceh melibatkan lembaga internasional dalam penanganan bencana. Ia menegaskan perlu mempelajari terlebih dahulu bentuk bantuan yang dimohonkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh.
“Kita pelajari dulu. Kita ingin tahu bantuan seperti apa yang dimohonkan,” kata Tito.
Meski demikian, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak lepas tangan dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh. Pemerintah, kata dia, telah mengerahkan berbagai bentuk bantuan, termasuk dukungan rehabilitasi dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
“Bantuan dari pusat lengkap, termasuk rehabilitasi dan layanan konseling juga banyak disediakan,” ujarnya.
Diketahui, hingga kini pemerintah Indonesia belum membuka izin secara luas terhadap masuknya bantuan internasional untuk penanganan bencana di wilayah Sumatra. Kendati demikian, sejumlah bantuan kemanusiaan dari luar negeri tetap berdatangan, seperti relawan dan logistik dari Malaysia dan China.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menegaskan sikap terbuka pemerintah daerah terhadap bantuan kemanusiaan dari pihak mana pun, termasuk dari luar negeri.
“Pada prinsipnya ini adalah urusan kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, dengan ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja,” ujar Mualem usai menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.
Bantuan dari Upland Resources, perusahaan yang beroperasi di Inggris, Malaysia, dan Indonesia, tersebut berupa bahan kebutuhan pokok yang langsung disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.
Mualem menegaskan bahwa dalam kondisi darurat bencana, semangat kemanusiaan harus menjadi landasan utama tanpa memandang latar belakang pihak pemberi bantuan.
