KUPANG, Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana menetapkan 20 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Lucky Saputra Namo, prajurit muda TNI AD yang tewas secara tragis di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal ini disampaikan langsung oleh Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, saat berkunjung ke rumah duka di asrama tentara Kuanino, Kota Kupang, Senin (11/8/2025).
“Sudah 20 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan,” ujar Mayjen Piek kepada wartawan.
Dari jumlah tersebut, satu di antaranya merupakan seorang perwira TNI, yang diduga turut terlibat dalam aksi kekerasan hingga menyebabkan kematian Prada Lucky.
Pangdam menyatakan bahwa proses hukum masih terus berlangsung dengan melibatkan Detasemen Polisi Militer (Denpom) serta jajaran Kodam IX/Udayana, guna menjamin penanganan yang menyeluruh dan tuntas.
“Kami tindak lanjuti sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. Perkembangan kasus ini juga akan segera kami laporkan ke Mabes TNI,” tegas Pangdam.
Mayjen Piek Budyakto juga mengungkapkan rasa kehilangan atas meninggalnya prajurit muda tersebut. Ia menyayangkan kejadian ini terjadi dalam lingkup internal TNI.
“Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Sebagai Pangdam sekaligus atasan langsung, saya bertanggung jawab dan akan menjalankan tugas sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.
Kunjungan Pangdam ke rumah duka diwarnai suasana haru. Saat tiba, ia langsung memeluk ayah Prada Lucky dan kemudian dihadapkan oleh ibunda almarhum, Sepriana Paulina Mirpey, yang menyambutnya dengan tangisan pilu.
Sambil bersujud di hadapan Pangdam, ibu Prada Lucky memohon agar para pelaku dihukum setimpal dan tidak ada lagi upaya menutupi kebenaran.
“Tolong jangan ada fitnah lagi, Bapa. Saya seorang ibu. Saya rela kalau anak saya mati di medan perang, tetapi ini karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya dengan nada penuh luka.
Kasus kematian Prada Lucky terus menyita perhatian publik. Selain Pangdam, Gubernur NTT juga turun tangan membantu keluarga korban mencari keadilan, dan anggota DPR RI telah menyatakan siap membawa kasus ini ke sidang dewan.
Sebelumnya, berbagai pihak, termasuk Lemhannas RI dan Ombudsman, menyerukan reformasi peradilan militer agar kasus-kasus kekerasan seperti ini tidak lagi terjadi secara sistemik dan berulang.
