JAKARTA, Anggota Komisi VI DPR RI, Zulfikar Hamonangan, mengkritisi dugaan praktik monopoli distribusi sepeda motor serta meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PT Krakatau Steel (KS).
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah, Rabu (4/2), di Kompleks Parlemen, Senayan.
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan Banten III (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) ini mengungkapkan keluhan masyarakat di daerah pemilihannya, khususnya Banten dan Tangerang Raya, terkait penunjukan distributor tunggal sepeda motor yang dinilai menutup peluang pengusaha lokal.
Ia mempertanyakan persyaratan jaminan bernilai miliaran rupiah bagi pembukaan dealer.
“Pengusaha lokal tidak diberi ruang, tapi dibebani jaminan sampai Rp5 miliar. Ini distributor atau lembaga pembiayaan?” ujar Zulfikar.
Ia juga menyoroti persoalan keterlambatan penerbitan STNK dan BPKB, yang berdampak langsung pada masyarakat pekerja yang menggantungkan aktivitas ekonomi pada kendaraan bermotor.
“Motor sudah dipakai untuk kerja, tapi STNK dan BPKB lama keluar. Ketika cicilan macet, motornya ditarik. Ini sistemnya yang salah dan merugikan rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Legislator dari Partai Demokrat ini menyinggung kondisi Krakatau Steel yang dinilai tidak kunjung sehat meski telah berganti kepemimpinan berkali-kali.
Ia menilai KS tertinggal dari sisi teknologi dan belum mampu menjawab kebutuhan industri baja modern yang berbasis pesanan khusus (by order).
“KS jangan hanya produksi baja standar. Industri sekarang butuh baja spesifik sesuai kebutuhan. Perlu peremajaan mesin dan teknologi agar KS bisa bersaing dan tidak terus merugi,” pungkasnya.
