SAMPANG, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Kepulauan Madura), Willy Aditya, mendorong pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan di wilayah Kepulauan Madura. Ia menilai, kondisi ekonomi di kawasan tersebut masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Provinsi Jawa Timur, sehingga perlu penanganan yang lebih terintegrasi dan komprehensif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten di Kepulauan Madura tercatat masih di atas rata-rata provinsi. Kabupaten Sampang mencatat angka kemiskinan sebesar 20,83 persen, disusul Bangkalan 18,66 persen, Sumenep 17,78 persen, dan Pamekasan 13,41 persen. Angka ini jauh di atas rata-rata kemiskinan kabupaten di Jawa Timur yang berada di angka 10,55 persen.
Anggota DPR RI dari Partai Nasdem ini menyebut, pasca ditiadakannya Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura (BPWS), arah pembangunan di Madura semakin tidak terkoordinasi. Padahal, menurutnya, Madura memiliki peran historis penting dalam perjalanan bangsa yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
“Jejak sejarah Madura tidak boleh diabaikan dalam proses Indonesia merdeka. Perlawanan Trunojoyo hingga Resolusi Jihad merupakan catatan penting yang menunjukkan kontribusi Madura dalam sejarah bangsa,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Sampang, Sabtu (6/9/2025).
Ia menilai, pembangunan fisik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi di Madura harus disusun dalam satu rencana induk kawasan yang menyeluruh. Willy menekankan pentingnya konsolidasi perencanaan antar-kabupaten untuk mengoptimalkan potensi wilayah sekaligus memperhatikan kekhasan masing-masing daerah.
“Kepulauan ini memiliki sumber daya ekonomi yang layak dikembangkan. Di sektor pariwisata, ada Gili Labak dan Gili Iyang di Sumenep. Hasil laut, jagung, garam, dan komoditas lainnya juga berpotensi dikembangkan menjadi industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, Madura memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi biru dan energi terbarukan,” paparnya.
Sebagai legislator, Willy menyatakan siap memperjuangkan terbentuknya badan khusus yang menangani pengembangan kawasan Madura, baik dalam bentuk otorita, badan pengembangan, atau lembaga lainnya yang berfungsi mengkonsolidasikan strategi pembangunan lintas sektor di wilayah kepulauan tersebut.
“Pemerintah pusat perlu melihat Madura sebagai kawasan strategis yang memerlukan penanganan khusus. Saya dan teman-teman legislator dari Madura memiliki komitmen bersama untuk mendorong kemajuan kawasan ini,” ujarnya.
