JAKARTA, Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan setelah Lebaran 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran di tengah kenaikan harga minyak global yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.
“Kita akan buka fleksibilitas untuk work from home dalam satu hari dari lima hari kerja,” ujar Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Menurut dia, saat ini pemerintah masih menyusun skema teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Detail penerapan, termasuk waktu mulai dan mekanismenya, akan diumumkan setelah kajian rampung.
Airlangga menyebut kebijakan WFH ini akan mulai diberlakukan setelah Lebaran, meski belum menetapkan tanggal pasti pelaksanaannya.
“Pasca Lebaran, tapi nanti kita tentukan kapan waktunya,” kata dia.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa durasi penerapan kebijakan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi global, terutama terkait harga minyak dan dinamika konflik di Timur Tengah.
“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti perkembangan,” ujarnya.
Pemerintah menilai kebijakan ini berpotensi memberikan penghematan signifikan, terutama dalam konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Airlangga memperkirakan penghematan dapat mencapai sekitar 20 persen dari penggunaan harian.
“Penghematannya cukup signifikan, bisa sekitar seperlima dari penggunaan BBM sehari-hari,” kata dia.
Pemerintah berjanji akan segera menyampaikan informasi lebih rinci kepada publik setelah seluruh konsep kebijakan difinalisasi.
