JAKARTA, kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung 2025 kembali digelar Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Dalam sesi tanya jawab, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem, Lola Nelria Oktavia, menyoroti tantangan ekonomi ke depan, khususnya terkait kebijakan pajak karbon. Pertanyaan Lola diarahkan kepada calon Hakim Agung, Diana Malemita Ginting, yang kini menjabat Auditor Utama Itjen Kementerian Keuangan.
Lola menekankan pentingnya kebijakan insentif dan tarif pajak karbon yang adil, efektif menekan emisi, namun tetap memperhatikan daya saing industri nasional dan kelompok masyarakat rentan.
“Menghadapi pelemahan ekonomi dan dampaknya pada masyarakat miskin, bagaimana Anda berkontribusi sebagai calon hakim dalam kerangka insentif dan tarif pajak karbon agar industri terdorong mengurangi emisi, tetap berdaya saing, dan keadilan sosial terjamin?” tanya Lola.
Menanggapi hal itu, Diana menilai pajak karbon tidak bisa diterapkan sekaligus, melainkan bertahap. Menurutnya, skema bertahap penting untuk menjaga daya saing produk dalam negeri di tengah persaingan global.
“Kalau pajak karbon membuat harga barang naik, sementara produk serupa dari luar negeri lebih murah, tentu daya saing kita terganggu. Karena itu, pengenaan pajak harus dimulai dari sektor dengan emisi tinggi dan diperluas secara bertahap,” ujar Diana.
Ia menambahkan, desain kebijakan perlu jelas dengan tahapan yang terukur. “Industri penghasil emisi besar menjadi prioritas awal. Setelah itu, barulah dirancang waktu yang tepat untuk sektor lain,” ucapnya.
Tahap Seleksi
Fit and proper test ini masih berlangsung hingga DPR menetapkan calon yang dinilai layak diajukan ke Presiden. Tahun ini, Komisi III menguji 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM.
Daftar Calon Hakim Agung:
1. Alimin Ribut Sujono – Hakim Tinggi PT Banjarmasin
2. Annas Mustaqim – Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA
3. Julius Panjaitan – Hakim Tinggi PT Bengkulu
4. Suradi – Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA
5. Ennid Hasanuddin – Hakim Tinggi MA
6. Heru Pramono – Hakim Tinggi MA
7. Lailatul Arofah – Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA
8. Muhayah – Wakil Ketua PTA Samarinda
9. Agustinus Purnomo Hadi – Hakim Ad Hoc Tipikor MA
10. Hari Sugiharto – Hakim Tinggi Ditjen Badilmiltun
11. Budi Nugroho – Hakim Pengadilan Pajak
12. Diana Malemita Ginting – Auditor Utama Itjen Kemenkeu.
13. Triyono Martanto – Hakim Pengadilan Pajak
Calon Hakim Ad Hoc HAM:
1. Puguh Haryogi – Dosen FH Universitas Muhammadiyah Malang
2. Agus Budianto – Dosen FH Universitas Pelita Harapan
3. Bonifasius Nadya Arybowo – Hakim Ad Hoc Tipikor PN Bandung
