JAKARTA, Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, bersama penasihatnya Elon Musk, melaksanakan pemangkasan besar-besaran terhadap birokrasi federal AS dengan memberhentikan lebih dari 9.500 pekerja federal pada Jumat (14/2/2025). Pemecatan ini mencakup berbagai departemen penting, seperti Departemen Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, dan Kesehatan serta Layanan Kemanusiaan.
Berdasarkan laporan dari Reuters, kebijakan pemangkasan ini lebih menargetkan karyawan baru dengan perlindungan kerja yang lebih sedikit. Beberapa lembaga penting, seperti Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, bahkan ditutup total. Selain itu, pemecatan juga menyasar Dinas Pendapatan Internal (IRS), yang akan kehilangan ribuan pekerja menjelang batas waktu pelaporan pajak pada 15 April 2025 mendatang.
Gedung Putih menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan tambahan dari sekitar 75.000 pekerja yang sebelumnya menerima pesangon untuk mengundurkan diri secara sukarela. Jumlah ini setara dengan sekitar 3% dari total 2,3 juta pekerja sipil pemerintah AS.
Trump menjelaskan bahwa pemangkasan ini dilakukan untuk mengurangi ukuran pemerintahan yang dinilai terlalu besar dan boros, sementara utang negara terus meningkat hingga mencapai US$36 triliun dengan defisit mencapai US$1,8 triliun. Meski demikian, kebijakan ini menuai kritik tajam dari pihak Demokrat di Kongres yang menilai pemecatan massal ini melanggar kewenangan legislatif dalam pengelolaan anggaran. Sebaliknya, kebijakan ini mendapat dukungan luas dari Partai Republik.
Beberapa pihak juga mengkritik pendekatan tegas yang diambil oleh Elon Musk, yang dikenal memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Trump. Musk, yang juga CEO SpaceX dan Tesla, mengerahkan tim insinyur muda untuk meninjau efisiensi berbagai lembaga pemerintah. Namun, kritik muncul karena pendekatan ini dianggap lebih ideologis daripada sekadar penghematan biaya.
Pemecatan besar-besaran ini mempengaruhi berbagai sektor, termasuk keamanan nuklir. Sekitar 1.200 hingga 2.000 pekerja di Departemen Energi, termasuk 325 pekerja dari Administrasi Keamanan Nuklir Nasional, diberhentikan. Namun, sebagian pemecatan di departemen ini dibatalkan untuk mempertahankan pekerja yang berperan penting dalam mengawasi persediaan nuklir negara.
Selain itu, 2.300 pekerja lainnya di Departemen Dalam Negeri, yang bertanggung jawab atas pengelolaan 500 juta hektar lahan publik, juga diberhentikan. Pemangkasan serupa terjadi di Departemen Pertanian, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), serta sejumlah departemen lainnya, termasuk Urusan Veteran, Pendidikan, dan Administrasi Bisnis Kecil.
Keputusan ini mengejutkan banyak pekerja federal, termasuk Nick Gioia, seorang veteran yang merasa dikhianati setelah 17 tahun mengabdi. Kritikan juga datang dari serikat pekerja yang mewakili lebih dari 100.000 pekerja federal, yang menilai kebijakan ini lebih bertujuan untuk melemahkan regulasi pemerintah daripada semata-mata untuk efisiensi.
Steve Lenkart, direktur eksekutif Federasi Nasional Karyawan Federal, menilai pemangkasan ini terkait dengan pengaruh Musk dan bisnis SpaceX yang memiliki kontrak besar dengan pemerintah federal. Lenkart menduga bahwa pemangkasan ini bertujuan untuk mempermudah akses sektor swasta terhadap regulasi yang ada.
Merespons kebijakan ini, serikat pekerja tengah mengajukan gugatan hukum untuk menentang pemecatan massal tersebut. Selain itu, audit keamanan terhadap sistem keuangan pemerintah sedang berlangsung, menyusul kekhawatiran atas akses Musk dan timnya terhadap data sensitif di berbagai lembaga pemerintah.
Pemecatan besar-besaran ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengurangi ukuran dan biaya pemerintahan federal. Meski kebijakan ini menuai banyak kontroversi, Trump dan Musk tetap berpendapat bahwa pemangkasan ini diperlukan untuk mengatasi beban utang negara dan meningkatkan efisiensi birokrasi.
Kedepannya, kebijakan ini kemungkinan akan terus menjadi topik perdebatan antara pihak pemerintahan, Kongres, dan serikat pekerja federal, seiring dengan proses hukum yang tengah berjalan.
