JAKARTA, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menegaskan bahwa perubahan susunan atau reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, pihaknya tidak memiliki kewenangan atau kompetensi untuk memberikan komentar atau intervensi terkait hal tersebut.
“Intinya, apa yang terbaik saja bagi pemerintahan ini,” kata Surya Paloh saat ditemui di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2/2025). Paloh mengungkapkan, meskipun banyak spekulasi yang berkembang mengenai kemungkinan reshuffle, NasDem lebih memilih untuk mendukung keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto demi kebaikan dan kelancaran pemerintahan.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kemungkinan perubahan di jajaran kabinet seiring dengan pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan kesiapan untuk mengganti menteri dan kepala lembaga pemerintah yang tidak bekerja dengan baik. Presiden Prabowo sebelumnya mengatakan bahwa pemerintahan yang bersih dan transparan adalah prioritas utama. Jika ada pejabat yang tidak bekerja dengan benar, Presiden tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas, termasuk melakukan reshuffle.
“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja dengan benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” tegas Presiden Prabowo dalam pernyataannya selepas menghadiri puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, pada Rabu (5/2/2025).
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya, ia akan berani bertindak tegas terhadap pejabat yang tidak menunjukkan kinerja yang baik. “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.
Dalam pidatonya di hadapan para pejabat negara, Prabowo mengajak seluruh aparat pemerintah untuk bersikap transparan dan berkomitmen untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa loyalitas pejabat negara seharusnya hanya untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. “Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalang-halangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak!” tegasnya.
Surya Paloh, sebagai Ketua Umum NasDem, menegaskan bahwa partainya mendukung penuh upaya Presiden Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien. Meskipun demikian, NasDem menghormati hak prerogatif Presiden dalam menentukan susunan kabinet dan siap bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut.
Dengan pernyataan ini, NasDem menunjukkan sikap kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi di pemerintahan, sambil tetap mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia.
