JAKARTA, Survei terbaru LSI Denny JA mengenai 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencatat wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD mendapat respons negatif dari masyarakat. Dalam skala penilaian dari -1 hingga -9, wacana ini memperoleh skor -7,9, mencerminkan penolakan yang signifikan.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan tiga alasan utama di balik respons negatif masyarakat terhadap wacana tersebut.
Alasan pertama, wacana ini dianggap sebagai bentuk pelemahan demokrasi. Banyak responden menilai bahwa usulan ini mengurangi partisipasi langsung masyarakat dalam memilih pemimpin daerah, yang selama ini dianggap sebagai hak fundamental dalam sistem demokrasi.
Responden juga khawatir wacana ini berpotensi meningkatkan risiko korupsi. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD dinilai membuka peluang praktik politik uang dan transaksi politik antara calon kepala daerah dan anggota DPRD.
“Mengingat potensi transaksi politik antara calon kepala daerah dan anggota DPRD, wacana ini memunculkan resistensi kuat di masyarakat,” ujar Ardian dalam paparannya.
Terakhir, resistensi publik terhadap wacana ini cukup kuat karena masyarakat menghargai hak pilih langsung sebagai bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Hal ini menjadi salah satu faktor utama mengapa gagasan ini tidak diterima secara luas.
Selain wacana pilkada oleh DPRD, survei LSI Denny JA juga mencatat pembentukan kabinet jumbo sebagai program yang mendapat respons negatif kedua dengan skor -6,8. Responden menilai kabinet jumbo tidak efisien dan cenderung membebani anggaran negara tanpa jaminan peningkatan kinerja.
Ardian menyebutkan bahwa banyak kementerian baru tidak siap bekerja sejak hari pertama karena infrastruktur yang belum memadai. “Ada juga potensi konflik kepentingan jika penambahan kementerian lebih karena utang budi politik daripada kebutuhan riil pemerintahan,” jelasnya.
Di urutan ketiga, program penghapusan piutang macet UMKM juga menuai kritik dengan skor -5,7. Responden menganggap program ini belum memberikan solusi menyeluruh untuk mendukung pelaku UMKM dan dinilai hanya menyasar dampak jangka pendek.
Di sisi lain, survei LSI Denny JA juga mencatat program makan bergizi gratis sebagai inisiatif yang paling disambut positif masyarakat. Program ini dianggap mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, terutama kelompok rentan.
