JAKARTA, Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, menyampaikan apresiasi atas capaian positif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi. Pernyataan ini merespons hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat kepuasan publik sebesar 73,6 persen terhadap kinerja pemberantasan korupsi saat ini.
“Kami di Komisi III DPR RI memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh aparat penegak hukum, termasuk KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, atas komitmen kuat dalam memberantas korupsi,” kata Martin dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6).
Anggota Fraksi Partai Gerindra ini menilai bahwa tingginya angka kepuasan masyarakat merupakan bukti bahwa strategi pemerintah dalam memberantas korupsi berjalan efektif dan konsisten. Menurutnya, hal ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program reformasi hukum yang menjadi bagian dari Asta Cita, visi besar Prabowo Subianto untuk Indonesia.
Legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Utara ini menyoroti sejumlah langkah konkret yang telah diambil pemerintah, termasuk penanganan kasus korupsi besar di sektor strategis seperti Pertamina dan proyek infrastruktur nasional.
“Penindakan terhadap kasus-kasus besar ini menunjukkan keseriusan negara. Masyarakat merasakan bahwa tidak ada lagi ruang bagi para koruptor, dan ini harus terus dijaga,” ujarnya.
Martin menekankan pentingnya memperkuat regulasi dan pengawasan ke depan. Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, ia berkomitmen untuk terus mendorong lahirnya kebijakan antikorupsi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Martin mengungkapkan bahwa dukungan publik merupakan modal sosial penting yang harus dijaga oleh pemerintah. Ia menyebut bahwa temuan Litbang Kompas juga didukung oleh hasil survei lain, seperti LSI, yang mencatat 44,9 persen masyarakat menilai pemberantasan korupsi di era Prabowo berjalan positif.
“Hasil ini bukan hanya pencapaian, tetapi juga tantangan. Pemerintah harus memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prinsip utama dalam pengelolaan negara,” tegasnya.
Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, Martin berharap reformasi hukum yang diusung pemerintahan Prabowo dapat terus diperkuat dan dijadikan pilar pembangunan nasional.
“Survei ini menjadi bukti bahwa publik merespons positif arah kebijakan pemerintah. Sekarang tugas kita adalah memastikan konsistensi dan kesinambungan dari seluruh program antikorupsi ini,” tutupnya.
