JAKARTA, Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menerima penghargaan dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) pada Rabu (15/11/2023) di Jakarta. BSN memberikan apresiasi ini atas Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Tahun 2023 Kepada Organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Bulan Mutu Nasional 2023.
“Penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Tahun 2023 dengan Level 3 diberikan terkait telah dilaksanakannya perencanaan dan pelaksanaan penerapan SNI ISO 37122:2019 Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan – Indikator untuk kota cerdas dalam penilaian tingkat kematangan (maturasi) Perkotaan Indonesia yang saat ini telah dalam tahap konfirmasi/ evaluasi lapangan terhadap data-data dukung indikator penilaian dari 31 Kabupaten/Kota peserta,” sebut Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Dr. Drs. Amran, M.T, Rabu (15/11/2023) di sela-sela penerimaan penghargan itu.
Amran menyatakan penghargaan yang diberikan oleh Kepala BSN Kukuh S. Achmad ditegaskan pihaknya telah memenuhi level 3 yakni 1,5 < Nilai ≤ 2.5 yang masuk pada kelompok Perencanaan dan Pelaksanaan. level maturitas penerapan SPK tahun ini terdiri dari Level 1 0 ≤ Nilai < 1 : Belum ada perencanaan, Level 2 1 ≤ Nilai ≤ 1.5 : Perencanaan dan Level 4 2,5 < Nilai ≤ 3.0 : Perencanaan, Pelaksanaan, dan Perbaikan Berkelanjutan.
Sejalan dengan tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) dalam UU No.20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta PP No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, Evaluasi Penerapan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) didasarkan pada konsep rantai nilai untuk Organisasi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan dan dukungan terhadap sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam meningkatkan mutu, efisiensi produksi, dan meningkatkan daya saing guna memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
“Evaluasi penerapan Tata Kelola SPK sebagai media untuk membangun awareness dan peningkatan pemahaman SPK, implementasi _Good Regulatory Practices_, mengetahui kekuatan dan area for improvement dalam implementasi Tata Kelola SPK. Hasil evaluasi menjadi bahan sinergi, pemetaan prioritas dan perbaikan berkelanjutan antara Badan Standardisasi Nasional, Organisasi Pemerintah dan stakeholder terkait dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan SPK,” jelasnya.
Ada sembilan organisasi pemerintah pusat dan sebelas daerah yang menerima penghargan ini yaitu Provinsi Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Purbalingga.
Sekadar catatan Bulan Mutu Nasional 2023 mengangkat tema “Standarisasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”. Tujuan besarnya agarstandarisasi dan penilaian kesesuaian dapat memberikan kontribusi mewujudkan pembangunan yang dapat diwariskan dan diteruskan oleh generasi penerus bangsa menyongsong Indonesia Emas 2045.
Berbagai kegiatan dalam rangkaian Bulan Mutu Nasional 2023 yaitu Seminar Nasional, Konferensi Mutu, Lokakarya UMKM, Pameran Produk ber-SNI (SNI Expo), Talkshor, Electric Vehicle (EV) Touring dan puncaknya adalah Penganugerahan SNI Award dan Penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Tahun 2023 Kepada Organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah
