JAKARTA, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyebut masih terdapat sejumlah pelanggaran HAM yang masih menjadi PR dari Kementerian HAM.
Sugiat menyatakan hal tersebut penting supaya beberapa persoalan terkait pelanggaran HAM ini bisa segera dituntaskan.
Untuk itu, Sugiat berharap Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hal ini adalah Natalius Pigai menjadi garda terdepan dalam menuntaskan persoalan pelanggaran HAM.
“Saya mengingatkan bahwa yang disampaikan oleh kawan-kawan Komisi XIII DPR RI adalah semangat kepedulian Komisi XIII terkait eksistensi dengan Kementerian HAM dari beberapa persoalan yang terkait dengan pelanggaran HAM. Kami harap Kakak Pigai setelah menjadi Menteri HAM dan jajaran ini bisa berada di garda terdepan dalam persoalan yang terkait pelanggaran ham,” kata Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM, Rabu (05/02/2025).
Politisi Partai Gerindra tersebut menyatakan yang terpenting peran Menteri HAM sebagai pembantu presiden bisa membantu membereskan terkait dengan pelanggaran HAM.
Sugiat mengingatkan jangan sampai setiap persoalan yang ada harus menunggu Presiden Prabowo turun tangan dahulu. Ia Percaya bila Natalius Pigai bisa menuntaskan yang ada di Kementerian HAM.
“Mohon izin Kakak Pigai sebagai pembantu presiden jangan semua persoalan ini harus pak Presiden yang turun tangan misal kemarin soal LPJ, harus Pak Presiden yang turun jangan sampai seperti itu,” ujarnya.
Legislator Dapil Sumut III tersebut mencontohkan persoalan pelanggaran HAM yang sampai saat ini masih belum tuntas yakni terkait dengan kasus PIK 2.
Sebagai aktivis HAM, tutur Sugiat, Pigai diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam menuntaskan persoalan pelanggaran HAM kasus PIK 2.
“Terkait persoalan pelanggaran HAM seperti kasus PIK 2 yang menurut kawan-kawan belum ada kehadiran Kakak Pigai sebagai Aktivis HAM yang ditugaskan sebagai Menteri HAM saya rasa ini harus jadi pembelajaran,” tuturnya.
Menutup pernyataanya, Sugiat berharap Menteri HAM bisa mensukseskan program Kementerian HAM dan salah satu yang harus menjadi perhatian adalah konsolidasi birokrasi dengan Kementerian lain.
“Kami di Komisi XIII DPR sebagai mitra kerja dari Menteri HAM ingin membantu mensukseskan program Kementerian HAM dan salah satu yang terpenting adalah konsolidasi birokrasi dengan Kementerian yang dulu satu lembaga harus berjalan lancar supaya bisa mensukseskan program Menteri HAM,” tutupnya.
