JAKARTA, Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengaku prihatin atas maraknya temuan beras turun mutu di sejumlah gudang Bulog. Laporan dari Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengenai kondisi beras impor di gudang Bulog Surabaya disebut menjadi alarm bagi tata kelola pangan nasional.
Menurut Firman, stok beras hasil pengadaan luar negeri yang disimpan selama 12–15 bulan mencapai lebih dari 101 ribu ton. Dari jumlah itu, beras asal Vietnam sekitar 26 ribu ton dilaporkan mulai menguning, sedangkan beras asal Thailand relatif masih baik.
“Ini baru pertama kali sepanjang sejarah bisa terjadi. Bulog tidak bisa disalahkan, karena mereka hanya pelaksana. Tanpa perintah dari pemerintah dan Bapanas, Bulog tidak berani mendistribusikan,” ujar Firman di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Ia menilai persoalan ini tidak sekadar masalah teknis distribusi, tetapi menyangkut tata kelola pangan secara menyeluruh. Ia menegaskan, lambannya kebijakan pendistribusian membuat stok menumpuk di gudang hingga kualitas beras menurun.
“Bulog ini menjadi beban berat karena harus menanggung kerugian besar. Kalau tidak segera ada langkah penyelamatan, Bulog bisa semakin lemah,” kata politikus Golkar yang juga anggota Badan Legislasi DPR itu.
Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto agar Bulog kembali pada peran strategisnya sebagai buffer stock dan penyangga harga pangan. Menurutnya, inilah momentum tepat untuk melakukan transformasi kelembagaan Bulog.
“Konsep Presiden sangat tepat. Kalau perlu Bulog diperkuat lagi, setara dengan Menteri Pangan dan Kabulog, sehingga keputusan bisa lebih cepat dan terarah,” ucapnya.
Firman menambahkan, kelembagaan Bulog selama ini kerap terhambat birokrasi panjang dan campur tangan banyak pihak. Kondisi itu membuat Bulog sulit bergerak cepat dalam merespons dinamika pangan di lapangan.
Firman menekankan, Bulog tidak hanya berfungsi menyalurkan beras, tetapi juga mengendalikan cadangan pangan nasional. Fungsi strategis itu, kata dia, penting untuk melindungi petani maupun konsumen sekaligus menekan inflasi pangan.
“Kalau Bulog dibiarkan lemah, yang rugi bukan hanya lembaga, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu transformasi Bulog harus segera dipercepat,” tegasnya.
