JAKARTA, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa perekonomian global akan terus dibayangi oleh ketidakpastian geopolitik dan ekonomi yang semakin kompleks. Dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III, Selasa (20/5/2025), ia menegaskan bahwa eskalasi perang dagang, konflik militer, dan proteksionisme menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia.
“Dunia akan terus dibayangi ketidakpastian akibat persaingan dan perang ekonomi, perang dagang, perang keuangan dan bahkan perang militer antarnegara,” ujar Sri Mulyani di hadapan anggota dewan.
Sri Mulyani memaparkan bahwa sejumlah negara mitra dagang utama Indonesia menunjukkan sinyal perlambatan. Korea Selatan tercatat mengalami kontraksi ekonomi sebesar 0,1% (year-on-year) pada kuartal I-2025, penurunan pertama sejak pandemi COVID-19. Malaysia yang sempat tumbuh 4,9% pada akhir 2024, kini hanya tumbuh 4,4%, sedangkan Singapura turun dari 5% menjadi 3,8%.
Kondisi ini, katanya, memperburuk perekonomian global yang sejak awal tahun sudah rapuh karena arah kebijakan ekonomi negara-negara besar yang tidak menentu.
Menurut Menkeu, semangat globalisasi dan kerja sama multilateral kini telah berubah menjadi fragmentasi dan persaingan sengit. Kesepakatan perdagangan dan investasi antar negara semakin ditinggalkan, digantikan oleh kebijakan proteksionisme dan pendekatan inward-looking.
“Prinsip my country first telah menghancurkan tatanan global pasca Perang Dunia II yang dibangun dan didominasi oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat,” jelasnya.
Dampaknya sangat luas, mulai dari gangguan rantai pasok global, volatilitas harga, pelemahan ekspor-impor, hingga aliran modal keluar (capital outflow) yang berisiko menekan nilai tukar dan menahan laju pemulihan ekonomi banyak negara.
Sri Mulyani juga menyoroti kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump kepada 145 negara mitra dagang pada 2 April 2025. Ia menyebut kebijakan tersebut menyerupai kebijakan ekstrem proteksionis yang pernah diterapkan 125 tahun lalu oleh AS, bahkan mirip dengan era Merkantilisme abad 16–18, ketika dominasi ekonomi bersifat eksploitatif dan transaksional.
“Jarum sejarah dunia seakan berputar balik ke satu abad yang lalu. Bahkan mungkin ke abad 16 hingga 18 ketika Merkantilisme mendominasi dunia,” ujarnya.
Dalam situasi ini, peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai badan penyelesaian sengketa internasional pun dinilai tidak berjalan efektif secara de facto.
