JAKARTA, DPRD Kota Banjarbaru melakukan audiensi ke Komisi VII DPR RI untuk melakukan pengaduan terkait adanya UMKM yang terjerat kasus pidana di Banjarbaru.
Menanggapi Hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia mengatakan bila DPR dalam hal ini Komisi VII DPR RI akan mengawal kasus tersebut.
Diketahui bila UMKM ini dituntut karena tidak mencantumkan label dan kemudian juga tidak menyantumkan tanggal kadaluarsa.
Dalam kasus ini, Rico mengatakan bila pengusaha ini baru berskala kecil, mikro bahkan kemudian membantu para nelayan menjual ikan asin, cumi, hasil nelayan yang tadi tangkapannya dengan membuat packaging sendiri.
“Memang tidak ada label, itu salah, namun bukan berarti harus ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Selebihnya, yang harus dilakukan adalah pembinaan,” kata Rico kepada Wartawan, Selasa (29/04/2025).
“Nah, harapan dari saya sebagai Anggota Komisi VII DPR,yang bermitra dengan UMKM, Kementerian UMKM bisa memberikan pendampingan,” sambungnya.
Politisi Partai Nasdem tersebut menyatakan bila ia bukan orang yang berasal dari latar belakang Hukum, namun dengan beberapa kasus yang pernah terekspos di media sosial maupun di media elektronik, yang terjadi adalah jaksa penuntut umum, menuntut membebaskan dengan restorasi justice.
Pasalnya, hal tersebut tidak sepadan, ditambah tidak ada korbannya yang melaporkan, kemudian tidak ada korban yang sakit, dan apa yang dialami adalah niat hatinya membantu menyalurkan hasil tangkapan nelayan, dijualkan dengan menyediakan tempat.
“Ini kan mengorbankan sesuatu untuk membantu orang lain ya, itu perlu dilihat dari sisi kemanusiaannya, selanjutnya kalau terkait dengan label yang perlu dilakukan adalah memberikan teguran pertama, kedua, ketiga atau pembinaan lainnya, sehingga tidak begitu saja orang ditangkap, dimasukkan ke penjara,” ujarnya.
Untuk kedepan, Legislator Dapil Papua Barat Daya tersebut mendorong agar para pelaku UMKM ini sadar akan kepentingan memberi label, tanggal kadaluarsa dan hal lain-lainnya.
Selain itu, Rico menyatakan bila Kementerian UMKM tentunya melalui dinas-dinas yang ada di seluruh kabupaten, kota yang ada di wilayah masing-masing, mestinya semakin aktif untuk memberikan sosialisasi.
“Terkait dengan niat baik pemerintah untuk meningkatkan UMKM kita, yaitu dengan cara memberikan label, memberikan kadaluarsa dan lain sebagainya, yang tentunya akan bermanfaat untuk konsumen. Di sisi lain tentunya akan meningkatkan, mungkin nilai tambah daripada UMKM itu sendiri,” tutupnya.
