PALU, Anggota Komisi IV DPR RI, Ellen Esther Palealu, menyoroti sejumlah persoalan kehutanan yang masih membayangi Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di daerah pemilihannya. Hal ini disampaikan Ellen saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI bertajuk “Penggunaan Kawasan Hutan” di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVI Palu, Senin (22/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Ellen menegaskan pentingnya pemerintah pusat dan daerah untuk meninjau kembali mekanisme dana bagi hasil (DBH) dari proyek-proyek strategis yang memanfaatkan kawasan hutan di Sulawesi Tengah. Ia menilai daerah yang menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam sering kali tidak mendapatkan porsi yang adil dari hasil pengelolaan tersebut.
“Sebagai contoh, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Poso yang bersumber dari kawasan hutan. Energi ini berasal dari daerah kami, namun dana yang diterima daerah masih sangat sedikit. Bahkan, bagian yang diterima pemerintah provinsi pun tidak sebanding dengan potensi yang dihasilkan,” ujar Ellen.
Selain DBH yang tak proporsional, legislator dari Partai Demokrat ini juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya praktik penambangan ilegal di Kecamatan Poso Pesisir Utara. Ia mempertanyakan sikap aparat penegak hukum yang dinilainya belum bertindak tegas terhadap aktivitas tersebut.
“Penambangan ilegal ini berpotensi besar merusak ekosistem, terutama sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat,” tegasnya.
Menurut Ellen, jika ekosistem perairan di kawasan pesisir utara Poso tercemar, dampaknya bisa sangat luas, termasuk ancaman krisis air bersih saat musim kemarau. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelaku tambang ilegal.
Ellen menegaskan bahwa Fraksi Demokrat mendukung penuh pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan yang bertanggung jawab akan melindungi kepentingan lingkungan sekaligus memberi manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat lokal.
“Kami mendorong pemerintah dan aparat hukum untuk lebih serius mengawasi dan menegakkan aturan. Pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan harus menjadi komitmen bersama demi masa depan lingkungan dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Ellen.
