JAKARTA, Kementerian Sosial secara resmi mengusulkan 40 nama tokoh nasional untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Marsinah.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dalam pertemuan yang digelar di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini,” ujar Saifullah Yusuf.
Saifullah menjelaskan bahwa proses pengusulan dimulai dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Setelah dinyatakan layak di tingkat kabupaten/kota dan ditandatangani oleh kepala daerah, berkas dilanjutkan ke gubernur, kemudian diteruskan ke Kementerian Sosial untuk dikaji lebih lanjut oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).
Dari hasil kajian tersebut, nama-nama tokoh akhirnya diajukan ke Dewan Gelar untuk diputuskan dalam sidang resmi.
“Selanjutnya akan dibahas sepenuhnya oleh dewan dan hasilnya kita tunggu bersama,” kata Saifullah.
Selain Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah, beberapa nama lain yang masuk daftar usulan gelar Pahlawan Nasional tahun ini antara lain:
-
Syaikhona Muhammad Kholil (ulama kharismatik asal Bangkalan, Madura)
-
KH Bisri Syansuri (Rais Aam PBNU pertama)
-
KH Muhammad Yusuf Hasyim (Ulama dan pejuang dari Tebuireng, Jombang)
-
Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (tokoh militer asal Sulawesi Selatan)
-
Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin (mantan Gubernur DKI Jakarta)
Nama-nama tersebut mewakili berbagai latar belakang perjuangan, mulai dari tokoh militer, ulama, pemimpin nasional, hingga aktivis buruh.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyambut usulan tersebut dan menyatakan bahwa sidang Dewan Gelar akan digelar dalam waktu dekat untuk membahas 40 nama tersebut.
“Tentu nanti kami akan bersidang. Rencananya besok bersama Tim Dewan Gelar. Setelah itu, hasilnya akan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia,” ujar Fadli Zon.
Proses pemberian gelar Pahlawan Nasional melalui Dewan Gelar dilakukan secara berjenjang dan komprehensif, termasuk melibatkan diskusi, seminar, dan kajian lintas lembaga.
