KUTAI TIMUR, Proses seleksi sekretaris daerah (sekda) Kutai Timur (Kutim) disorot DPD KNPI Kutim. Respons wadah organisasi pemuda tersebut disampaikan dalam wujud pernyataan sikap. Dalam hal ini, DPD KNPI Kutim meminta agar proses seleksi harus transparan dengan pertimbangan beberapa aspek.
“Pertama, meminta bupati dan tim seleksi tidak memilih calon sekda yang pernah diperiksa penegak hukum. Seperti KPK, Kejaksaan maupun Polri,” tegas Sekretaris DPD KNPI Kutim, Aleks Bajo melakui keterangan persnya, Selasa (5/4/2022).
Kedua, lanjut Aleks, calon sekda harus bersih dari segala urusan hukum. “Harus clean and clear dari masalah hukum. Ketiga, harus independen, tidak berpihak pada kekuatan politik manapun,” imbuhnya.
Apa yang disampaikan di atas, merupakan penting untuk diperhatikan kepala daerah dan tim seleksi. Mengingat, peran sekda begitu vital. Salah satunya sebagai ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), yang berkaitan erat dengan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
“Atas hal tersebut, tentang tiga hal itu, kami akan bersurat ke Mendagri dan Gubernur Kaltim menyampaikan tiga hal tersebut,” tegas Aleks.
