JAKARTA, Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan strategi perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik India-Pakistan, khususnya di daerah Kashmir. Desakan ini disampaikan menyusul meningkatnya eskalasi ketegangan antara kedua negara dalam beberapa waktu terakhir.
“Pemerintah harus menyiapkan langkah cepat, strategis, terukur, dan akurat untuk melindungi WNI di zona konflik, termasuk koordinasi dan evakuasi,” ujar Sarifah dalam keterangan resminya kepada media, Jum’at (9/5).
Sarifah menjelaskan bahwa perlindungan terhadap WNI harus dilakukan secara komprehensif dan mencakup lima langkah utama, yaitu; Pertama, Pendataan dan komunikasi intensif guna memastikan keberadaan dan jumlah WNI di wilayah konflik. Kedua, Penerapan sistem peringatan dini untuk mendeteksi perluasan zona bahaya secara cepat. Ketiga, Penyediaan fasilitas evakuasi dan bantuan logistik untuk menjamin keselamatan dan kebutuhan dasar WNI. Keempat, Koordinasi dengan negara ketiga dan organisasi internasional untuk mendukung proses pemulangan yang aman. Dan Kelima, Dukungan psikologis bagi WNI yang mengalami trauma akibat konflik.
Sarifah juga mengimbau agar WNI di wilayah terdampak konflik bersikap proaktif dalam menjaga keselamatan diri. “WNI harus selalu melaporkan keberadaan dan kontak kepada perwakilan RI setempat, mengikuti arahan resmi pemerintah, serta mengutamakan keselamatan pribadi jika situasi semakin memburuk,” tambahnya.
Selain isu kemanusiaan, Legislator dari PDI Perjuangan ini juga menyoroti potensi dampak konflik terhadap hubungan ekonomi Indonesia dengan India dan Pakistan. Berdasarkan data tahun fiskal 2023–2024, nilai perdagangan Indonesia dengan India tercatat sebesar USD 29,4 miliar, sementara dengan Pakistan mencapai USD 4 miliar.
“Ketegangan yang terus meningkat tentu bisa mengganggu stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi Indonesia dengan kedua negara,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Sarifah menekankan pentingnya peran aktif Indonesia dalam mendorong penyelesaian damai. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus tetap konsisten sebagai negara netral yang menjunjung tinggi prinsip perdamaian dunia.
“Kita harus berkontribusi dalam mendorong dialog damai antara India dan Pakistan. Eskalasi besar seperti ini tidak boleh berkembang menjadi konflik regional yang lebih luas,” pungkasnya.
