Aksi lanjutan pasca tragedi 28 Agustus, massa gabungan ojol dan mahasiswa bawa 15 tuntutan keras kepada pemerintah
JAKARTA, Ibu kota Jakarta kembali akan diwarnai aksi demonstrasi besar pada Rabu, 17 September 2025, ketika ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan mahasiswa dari BEM UI menggelar aksi bersama di depan Gedung DPR RI.
Aksi ini dipimpin oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, yang menyatakan bahwa demonstrasi kali ini merupakan eskalasi perlawanan rakyat pasca tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan dua pengemudi ojol: Affan Kurniawan di Jakarta dan Rusdamdiyansyah di Makassar.
Diperkirakan sebanyak 2.000 hingga 5.000 massa aksi akan turun ke jalan, terdiri dari pengemudi roda dua, driver mobil online, kurir, hingga aliansi mahasiswa dari berbagai kampus.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa pemerintah semakin menunjukkan keberpihakan kepada korporasi aplikator dibanding mendengarkan suara rakyat kecil, khususnya pengemudi ojol.
“Garda bersama mahasiswa tidak akan surut melawan pemerintahan yang kami nilai pro kapitalis. Menteri lebih memilih duduk bersama para pengusaha aplikator dibanding mendengar keluhan ojol,” ujar Igun dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).
Salah satu tuntutan utama aksi adalah pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, yang dinilai tidak kompeten dan tidak berpihak kepada rakyat.
“Selagi Presiden masih mempertahankan Dudy Purwaghandi, tuntutan utama ojol akan terus dihalangi,” tegas Igun.
7 Tuntutan Resmi dari Ojol
Dalam aksi 17 September nanti, Garda Indonesia membawa 7 tuntutan utama, yaitu:
-
RUU Transportasi Online segera masuk Prolegnas.
-
Potongan aplikator maksimal 10%.
-
Regulasi tarif antar barang dan makanan.
-
Audit investigatif potongan 5% hak ojol yang selama ini diambil aplikator.
-
Hapus program aplikator yang merugikan, seperti aceng, slot, multi order, dan member berbayar.
-
Ganti Menteri Perhubungan dengan sosok yang pro rakyat.
-
Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.
Sementara itu, mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia (UI) turut memperkuat aksi dengan membawa agenda 17+8 tuntutan, yang dinilai sejalan dengan perjuangan para pengemudi ojol.
Kolaborasi ini disebut sebagai bentuk solidaritas rakyat sipil melawan ketimpangan struktural dan kegagalan pemerintah dalam mengakomodasi keadilan sosial.
“Jangan sampai tragedi perlawanan rakyat seperti di Nepal terjadi di Indonesia. Sebelum terlambat, Presiden Prabowo harus segera mencopot menteri-menteri yang tidak pro rakyat, khususnya Menteri Perhubungan,” tutup Igun.
Pihak kepolisian diperkirakan akan mengerahkan pasukan pengamanan ekstra, mengingat jumlah massa aksi yang besar dan lokasi strategis di jantung pemerintahan. Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan DPR/MPR RI pada 17 September 2025, terutama pada jam-jam sibuk.
