JAKARTA, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya usulan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut merupakan bagian dari upaya pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan tetap menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses demokrasi.
“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” kata Bahlil dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (21/12).
Selain Pilkada, Rapimnas Golkar juga membahas evaluasi sistem pemilihan umum. Menurut Bahlil, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka, khususnya pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu, penyelenggara, serta tata kelola pemilu.
Langkah tersebut, kata dia, bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
Di sisi lain, Bahlil menegaskan pentingnya penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar demokrasi di Indonesia. Ia menilai kedua elemen tersebut memiliki peran strategis dalam menjembatani hubungan antara negara dan masyarakat.
“Penguatan civil society dan algorithm society diarahkan untuk memperluas ruang partisipasi politik publik yang lebih bermakna,” ujar Bahlil.
Menurut dia, penguatan tersebut juga mencakup upaya menciptakan ruang digital yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab di tengah meningkatnya peran teknologi dalam kehidupan demokrasi.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menggelar Rapimnas I pada Sabtu (20/12/2025) di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta. Agenda ini menjadi Rapimnas pertama di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Rapimnas tersebut bersifat internal dan dihadiri seluruh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat provinsi.
“Karena sifatnya lebih ke internal, kami tidak mengundang pihak eksternal untuk hadir di Rapimnas,” kata Sarmuji.
